Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Pemerintahan

DPPKAD

Alamat             : Jln. Poros Utama No. Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp                  : 0655-7556358

Fax                   : 0655-7556407

Email               : dppkad.nagan@gmail.com

 

Kepala Dinas   : H. ABDUL KADIR, SE

 

Visi                  : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

 

Misi                 :

-          Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia

-          Meningkatkan prestasi dan pelayanan

-          Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan  

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Memimpin, membina mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pembinaan dan pengembangan, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, anggaran dan pengolahan asset, serta akuntansi, berdasarkan kewenangan dan manajemen keuangan yang diarahkan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ( KPKD ) sesuai kebijakan umum daerah dan atau ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

 

DPPKAD mempunyi fungsi

Pelaksanaan perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum di bidang administrsi keuangan daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.

Pelaksanaan penyelnggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah serta pengkoordinasian kegiatan kedinasan meliputi adminsitrasi kesekretaritan, penganggaran, pengelolaan pengguna anggaran keuangan, umum dan penyusuna laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pedoman urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama ( urusan concurrent ) serta memfasilitasi penyusunan laporan keuangan, penanganan pendapatan asli daerah dengan penetapan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain – lain, persiapan data realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pembiayaan dan penetapan kebijakan pelaksanaan , pengawasan dan pengelolaan asset sesuai perda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah, standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah serta APBD dan APBD-P, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi penerima dan belanja serta verifikasi sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, bendahara umum daerah yang diarahkan oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah ( KPKD ) yang searah dengan kebijakan umum daerah dan atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian  tugas – tugas kedinasan bawahan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis serta pelaksanaan tugas – tugas lain yang limpahkan dan atau di perintahkan kepada daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Poros Utama Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Telp : 0655-7556410

Fax : 0655-7556410

Email : dkpnaganraya@yahoo.co.id

Kepala Dinas : T. JAMALUL ALAMUDDIN, S.Sos

 

Visi

Terwujudnya masyarakat yang sehat, kreatif, produktif dan progresif menuju kemakmuran melalui revitalisasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang tangguh, berwawasan agribisnis dan berbasis sumber daya local dan pelestarian lingkungan.

 

Misi

  1. Meningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan baik kuantitas, kualitas dan kontinuitas
  2. Meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya masnusia kelautan dan perikanan
  4. Mengembangkan kelembagaan dan peraturan perundang – undangan
  5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, petani ikan serta ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi budidaya ikan serta modrenisasi usaha yang produktif, efektif dan efisien
  6. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif
  7. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan kelautan dan perikanan
  8. Memanfaatkan sumber daya alam ( hayati dan non hayati ) yang ramah lingkungan dan melakukan pemulihan serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan
  9. Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan wilayah laut dan pesisir

Tugas Pokok dan Fungsi

Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi

  1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas
  2. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  3. Pembinaan umum dibidang perikanan dan kelautan
  4. Pembinaan teknis di bidang perikanan dan kelautan
  5. Pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan
  6. Pemberdayaan masyarakat pantai
  7. Penelitian dalam bidang perikanan spesifikasi daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah
  8. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
  9. Penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan
  10. Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut
  11. Pelaksanaan penataan dan penegakkan hukum kelautan dan perikanan
  12. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut
  13. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan
  14. Pembinaan UPTD dan
  15. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi

  1. Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas
  2. Terciptanya data kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan actual dalam rangka terwujudnya jaringan informasi dan sebagai tolak ukur perencanaan pembangunan kedepan

 

Misi

Untuk mewujudkan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nagan raya menetapkan misi :

  1. Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan pengolahan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap akurat dan memenuhi kepentingan public dan pembangunan
  2. Peningkatan mutu data base kependudukan dan catatan sipil nagan raya model SIAK
  3. Meningkatkan kulaitas pelayanan prima
  4. Mewujudkan administrasi kependudukan yang berkualitas
  5. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan
  6. Memberikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara sepat dan akurat
  7. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten nagan raya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, meliputi perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan program kerja dibidang registrasi registrasi kependudukan, akta catatan sipil serta melakukan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaannya untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah kabupaten nagan raya menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas
  2. Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  3. Pelaksanaan penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Pelaksanaan penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  5. Penyelenggaraan admitrasi kependudukan dan penyebaran informasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  6. Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
  9. Pembinaan UPTD, dan
  10. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.