Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

DPRK NAGAN RAYA SAHKAN DUA QANUN

Kategori : Hukum Kamis, 22 Desember 2016 - Oleh adminweb

Suka Makmue- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya rabu(21/12) mengesahkan dua rancangan qanun Kabupaten setempat, yakni rancangan qanun pengelolaan perikanan diperairan umum daratan serta rancangan qanun tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRK Kompleks perkantoran Suka Makmue.


Rancangan qanun Kabupaten Nagan Raya tentang pengelolaan peraikanan diperairan umum daratan, dilakukan karena suatu kebautuhan yang mendesak ditengah masyarakat, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Disamping hal tersebut, juga sebagai bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan agar tetap terjaga kelestarian ekosistem yang berkelanjutan serta terpelihara dari limbah yang berbahaya, sehingga akan mengakibatkan perkembangan ikan dan habitat lainnya teramcam punah.


Sedangkan qanun bantuan hukum untuk masyarakat miskin, hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat pasal 28D ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sama dihadapan hukum. Seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat lahirlah UUD nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hal itulah yang menjadi intrumen dalam proses pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.


Bupati Nagan raya Drs.H.T Zulkarnaini melalui Setdakab Drs.H.T Zamzami,Ts,MM dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Nagan Raya perlu segera adanya qanun tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai dasar bagi pemerintah setempat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) untuk masyarakat miskin yang membutuhkannya. Dengan disahkan qanun tersebut maka hak konstitusional setiap masyarakat daerah tersebut untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum dapat segera terwujud.


Selanjutnya Setdakab H.T Zamzami,Ts menambahkan, setelah ditandatangani persetujuan bersama penetapan dua rancangan qanun tersebut, untuk seterusnya akan dibawa ke Gubernur Aceh untuk mendapatkan nomor register dan untuk selanjutnya disahkan oleh Pemda bagan Raya, dan terakhir diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten setempat.