TIGA RAQAN NAGAN RAYA DITETAPKAN

Kategori : Pemerintahan Senin, 31 Oktober 2016

SUKA MAKMUE- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya Sabtu (29/10) menetapkan 3 raqan daerah setempat tentang organisasi perangkat Daerah kabupaten Nagan Raya tahun 2016, serta rancangan qanun perubahan nomor 18 tahun 2011 tentang retribusi jasa dan umum.Kegiatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRK Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

Rancangan qanun kabupaten Nagan Raya tentang perubahan qanun Nomor 18n tahun 2011 tentang retribusi jasa dan umum dilakukan karena perintah dari peraturan perundang undangan yan lebih tinggi yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Presiden nomor 112 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 dan surat edaran Mendagri nomor 470/327/SC yang menyatakan abahwa pengurusan dan penertibvan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya apapun (gratis).

Mengenai hal tersebut, Bupati Nagan Raya Drs. HT. Zulkarnaini yang diwakili Setdakab Drs. HT. Zamzami Ts. MM. mengatakan, Pemkab Nagan Raya selama ini tidak memungut biaya administrasi apapun untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP Elektronik, Akta Kelahiran serta akta kematian, meskipun qanun perubahan tentang restribusi jasa umum tersebut belum disahkan.

Hal tersebut dilakukan menurut HT. Zamzami berdasarkan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Perpres nomor 112 tahun 2013 tentang perubahan Perpres nomor 26 tahun 2009 dan surat edaran Mendagri nomor 470/327/SC yang menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) namun penyusunan qanun tersebut tetap perlu dilakukan secara normatif, karena suatu qanun harus dicabut dengan qanun.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kaitanya dengan rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 tentang pencabutan qanun nomor 5 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan hal tersebut merupakan amanat serta perintah dari perundang undangan yang lebih tinggi. Dan Pemkab Nagan Raya memberikan apresiasi terhadap anggota DPRK setempat yang telah melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan qanun tersebut, sehingga selanjutnya penandatanganan persetujuan bersama penetapan 3 rancangan qanun, serta segera dibawa ke Gubernur Aceh untuk mendapatkan nomor register agar selanjutnya disahkan oleh Pemkab setempat dan terakhir dituangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Nagan Raya.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32