Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

[FOTO]: Pertemuan Dengan Bupati Pidie

Jumat, 23 Februari 2018

Humas Aceh | 23 februari 2018

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menerima Bupati Pidie, Roni Ahmad (Abuchik) dan Wakil Bupati  bersama Ulama membahas penyelenggaraan MTQ l ke XXXIV 2019 se-Aceh di Kabupaten Pidie, Ruang rapat Gubernur Aceh, Jumat, 23/02/2018.

The post [FOTO]: Pertemuan Dengan Bupati Pidie appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Istri Wagub Ikut Senam Jantung Sehat di Kantor Camat Kuta Alam

Jumat, 23 Februari 2018

Humas Aceh | 23 Februari 2018

Banda Aceh – Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati mengikuti senam jantung sehat bersama masyarakat dan pegawai kantor camat Kuta Alam,di halaman kantor camat, Kecamatan Kuta Alam, Jumat (23/02/2018) pagi.

Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati mengikuti senam Jantung Sehat dan pemeriksaan kesehatan bersama seluruh karyawan kantor Camat Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat(23/18)

Dyah Erti usai melakukan senam menyampaikan bahwa, olah raga seperti senam pagi sangat baik untuk menjaga kesehatan. “Banyak orang sakit sekarang ini bukan karena usia, yang muda juga banyak yang sakit karena tidak berolah raga,” kata Dyah.

Penggerak PKK di Kecamatan maupun Gampong kata Dyah harus mempu mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan seperti senam pagi maupun olahraga lainnya “Dengan olahraga, kita juga bisa bersilaturrahmi satu sama lain,” ujar Dyah.

Dyah berharap agar kegiatan senam tersebut nantinya juga dilakukan di kecamatan-kecamatan lain. Selain kegiatan senam, juga diadakan pemeriksaan gratis yang diberikan oleh Puskesmas Kuta Alam

The post Istri Wagub Ikut Senam Jantung Sehat di Kantor Camat Kuta Alam appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pasar Kebayakan diharap Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 23 Februari 2018

Humas Aceh | 23 Februari 2018   
Takengon- Pasar kawasan pedesaan yang terletak di Kampung Jongok Muluem Kecamatan Kebayakan diharapkan dapat mendongrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar disela peresmian pasar yang baru itu, Kamis 22 Februari 2018.
“Pasar di kawasan Kebayakan diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru masyarakat,” kata Shabela.
Menurut Shabela, wilayah Kebayakan kedepan menjadi strategis karena dilalui jalan Nasional ke Blangkejeren, ditambah lagi dengan adanya peningkatan jalan Mendale menuju Bener Meriah yang direncanakan tahun ini.
“Masyarakat jangan jadi penonton tapi jadi pemain, manfaatkan peluang ekonomi yang terbuka nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Pasar kawasan pedesaan di Kecamatan Kebayakan diresmikan oleh Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Luthfy Latief.

Luthfy menyebutkan dari 416 Kabupaten di seluruh Indonesia, Aceh Tengah salah satu dari 13 kabupaten yang mendapat program pembangunan pasar kawasan pedesaan. “Kita melihat potensi yang besar di Kabupaten Aceh Tengah untuk pengembangan ekonomi masyarakat,”kata Luthfy.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah, Windi Darsa menyebutkan Pasar yang baru dibangun menyediakan 12 lapak diperuntukkan bagi 24 pedagang sayur dan ikan.

Selain itu, juga terdapat 7 los untuk jenis dagangan kering serta dapat dimanfaatkan sebagai galeri untuk memamerkan produk unggulan antar kampung khususnya di kawasan Kecamatan Kebayakan dan sekitarnya

Acara peresmian pasar turut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, Sekretaris Daerah Karimansyah serta sejumlah pejabat SKPK terkait

The post Pasar Kebayakan diharap Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Sekda Minta APBA 2019 Berkualitas Dan Tepet Waktu

Jumat, 23 Februari 2018

Humas Aceh 23 Februari 2018

Sekda Minta APBA 2019 Berkualitas Dan Tepet Waktu

The post [Video] Sekda Minta APBA 2019 Berkualitas Dan Tepet Waktu appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Situs Sejarah Loyang Mendale akan Dibenahi

Kamis, 22 Februari 2018

Humas Aceh | 22 Februari 2018

Takengon : Banyak situs sejarah di kota dingin Takengon, satunya diantaranya adalah Loyang Mendale yang ditemukan kerangka manusia berusia ribuan tahun.
Saat berkunjung ke situs sejarah Loyang Mendale, kampung Mendale Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah yang berada di lintasan Takengon-Bintang, Rabu (21/02) Wakil Bupati Aceh Tengah H. Firdaus, SKM menegaskan perlunya pembenahan situs sejarah tersebut.

“Loyang Mendale akan dibenahi, begitu juga lokasi sejarah yang lain akan kita jaga dan rawat dengan baik,” ujar Firdaus.

Menurutnya situs sejarah mengandung nilai edukasi bagi generasi mendatang agar mengetahui asal usul kondisi saat ini. Khusus Loyang Mendale, menurut Firdaus akan diberi pagar mengelilingi lokasi supaya situs tetap terjaga.

“Situs bersejarah Loyang Mendale akan diberi pagar keliling, supaya bisa terjaga dengan baik sehingga tidak ada kerbau atau hewan ternak lainnya yang masuk dan juga tidak ada kerangka yang hilang,” kata Firdaus.

The post Situs Sejarah Loyang Mendale akan Dibenahi appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Bupati Bener Meriah Menyambut dan Melepas Mahasiswa KKN-PPM UGP.

Kamis, 22 Februari 2018

Humas Aceh | 22 Februari 2018

REDELONG : Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE menyambut 60 orang mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gajah Putih Takengon yang diserahkan langsung Rektor UGP Takengon Dr. Adnan, SE., M.Si bertempat di Awla Setdakab Bener Meriah, komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Redelong, Kamis (22/2/2018).

Saat itu pula Bupati Ahmadi lansung menyerahkan keseluruhan mahasiswa tersebut kepada Camat Kecamatan Mesidah Lukman, SE untuk ditempatkan di Kampung Simpur yang merupakan salah satu kampung pinggiran di kecamatan tersebut.

Rektor UGP Dr. Adnan, SE., M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya memilih dan menempatkan seluruh mahasiswa KKN-PPM angkatan ke VII ini di Kampung Simpur adalah dengan izin Kemenristekdikti dan tentunya dilapangan nantinya mahasiswa yang telah dibekali dengan berbagai ilmu dan keterampilan ini dapat mengimplementasikannya dengan baik.

Setidaknya ada enam program kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah penyuluhan pendidikan dan kesehatan; pembuatan biogas sebagai energi listrik; pembuatan pupuk kompos dan penyusunan ransum ternak ruminansia pakan permentasi; penyuluhan hama dan pembuatan perangkap hama; budidaya cabe copay dan bawang merah serta pelatihan IT, sebut rektor UGP ini.

Sementara Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE dalam sambutannya menyambut baik dan berterima kasih civitas akademika UGP yang telah memilih dan mempercayakan kabupaten Bener Meriah sebagai tempat KKN-PPM kali ini, terlebih-lebih memilih kampung Simpur kecamatan Mesidah. Dengan adanya program ini tentunya masyarakat akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam hal-hal tertentu yang sebelumnya belum diketahuinya tentunya dengan menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai salah satu upaya implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Ahmadi yang juga merupakan salah seorang alumni UGP ini semasih berstatus Sekolah Tinggi Gajah Putih Takengon ini, banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta KKM-PPM agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti kemajuan zaman, jangan merasa diri paling hebat dan jangan pula minder karena kuliah di UGP, tapi teruslah menempa diri dan menggali potensi diri agar dapat bersaing dan setara dengan mereka-mereka yang kuliah di tempat-tempat lain, di universitas-universitas terbaik baik nasional maupun internasional.

Diakhir sambutannya Bupati memohon maaf bila dilapangan nantinya para mahasiswa menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan karena memang masih banyak hal yang harus dibenahi terlebih di daerah marjinal seperti Kampung Simpur Kecamatan Mesidah ini dan berbuat dan mengabdilah dengan baik dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pihak universitas serta menghormati kearifan lokal, adat istiadat dan norma-norma agama Islam.

Turut hadir dalam acara lepas sambut ini selain jajaran civitas akademika UGP Takengon Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Drs. Ismarissiska, MM, Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah Drs. Suarman, MM dan beberapa Kepala Bagian dijajaran Setdakab Bener Meriah.

The post Bupati Bener Meriah Menyambut dan Melepas Mahasiswa KKN-PPM UGP. appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Wabup Tgk. H. Sarkawi : Pendamping Desa Harus Profesional

Kamis, 22 Februari 2018

Humas Aceh | 22 Februari 2018

REDELONG : Para pendamping desa yang bertugas di dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah harus bekerja secara profesional, hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bener Meriah saat menghadiri rapat koordinasi pendamping desa se-Kabupaten Bener Meriah, Kamis (22-2-2018) di Aula Kantor MPU setempat.

“Para pendamping desa semuanya agar profesional dalam menjalankan tugasnya , hal itulah yang harus pertama sekali disepakati” pinta Abuya Sarkawi.

Wabup menabahkan, karena permasalahan dana desa sangat komplek, melibatkan uang yang cukup besar, melibatkan banyak orang dan berkaitan langsung dengan hazat orang banyak, serta bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, sehingga keprofesionalan para pendamping desa sangat diperlukan.

“Kami juga berharap para pendamping memastikan semua dana desa berjalan sesuai koridor, dan sesuai aturan. Para pendamping desa jangan menjadi bahagian dari problem dan menjadi bahagian konflik didalam dana desa, dan jangan menjadikan dana desa menjadi dana dosa.”kata Tgk. H. Sarkawi

Selain itu Wakil Bupati Bener Meriah itu juga meminta agar para pendamping desa harus terus belajar dan terus belajar, jangan langsung puas dengan ilmu yang saat ini dimiliki, “pendamping desa harus terus belajar dan memperdalam ilmu terkait tugas yang dijalankan, sehingga pendamping desa tidak kalah dengan yang didampingi, pendamping desa harus memahami regulasi-regulasi yang terkait dana desa.”harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Bener Meriah Drh. Sofyan dalam kesempatan itu menyampaikan, Rapat koordinasi pendamping desa se-Kabupaten Bener Meriah di ikuti oleh tenaga ahli pendamping desa, pendamping program dana desa, dan pendamping desa.

Dia menjelaskan bahwa dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 hingga kini kepada desa-desa dalam Kabupaten Bener Meriah sudah mencapai setengah triliun .

“Sesuai dengan perintah presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa dana desa harus bener-benar dilakukan dengan cara padat karya, artinya dana desa jangan sampai keluar dari desa tersebut, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan harus dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut.”terang Sofyan.

The post Wabup Tgk. H. Sarkawi : Pendamping Desa Harus Profesional appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Ini penjelasan Pemerintah Aceh Terkait Permintaan Bekas Tahanan Politik

Rabu, 21 Februari 2018

Humas Aceh | 21 Februari 2018

Banda Aceh – Puluhan korban dan keluarga korban tahanan dan narapidana politik, berdemonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Rabu 21/02/2018. Mereka meminta Pemerintah Aceh memberikan hak para tapol-napol, paskadamai Helsinki 2005 lalu.

Abdul Karim, Staff Ahli Gubernur Aceh, yang menerima para demonstran, menyebutkan permintaan para narapidana dan tahanan politik tersebut akan disampaikan pada pimpinan di Pemerintah Aceh.

“Bapak gubernur sedang tidak di tempat. Apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak semua akan saya sampaikan dan menjadi catatan prioritas kami,” kata Abdul Karim.

Di antara butir MoU Helsinki yang mengatur persoalan Tapol/Napol adalah: pemerintah akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak.

Kemudahan ekonomi tersebut berupa pemberian Dana Reintegrasi dan alokasi dana sebagai bagian dari rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Disebutkan juga bahwa pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Artinya, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Di antara cara mendapatkan hak tersebut adalah dengan  menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik di Aceh.

Sebelumnya, para mantan tahanan politik tersebut juga menuntut hal serupa di kantor Badan Reintegrasi Aceh. Muhammad, salah satu pimpinan rombongan, menjelaskan pihak BRA menjelaskan bahwa lembaga yang didirikan untuk mewadahi para mantan kombatan dan korban konflik tersebut, hanya punya anggaran terbatas. Di mana, seluruh alokasi dana sebesar Rp.15 miliar di BRA tidak mencukupi jika dialokasikan secara keseluruhan bagi para tahanan politik tersebut.

“Kami menuntut hak kami sesuai dengan apa yang telah diatur dalam MoU Helsinki,” ujar Muhammad.

The post Ini penjelasan Pemerintah Aceh Terkait Permintaan Bekas Tahanan Politik appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Wagub inspektur apel se-Garnizum Aceh

Rabu, 21 Februari 2018

Humas Aceh | 21 Februari 2018

Wagub inspektur apel se-Garnizum Aceh

The post [Video] Wagub inspektur apel se-Garnizum Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Dukung Upaya Penguatan Kapasitas PPNS Aceh

Rabu, 21 Februari 2018

Humas Aceh | 21 Februati 2018

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM., menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil yang menjabarkan tugas-tugas PPNS sedikit berbeda dengan PPNS di daerah lain. 

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM membuka acara pembinaan peningkatan kemampuan penyidik Polri selaku pengemban fungsi korwa PPNS dan peningkatan kemampuan penyidik oleh PPNS Tahun Anggaran 2018 di Hotel Hermes Palace, Rabu, 21/02/2018.

“Peningkatan wawasan dan kemampuan wajib dilakukan agar PPNS Aceh dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Qanun dapat berjalan dengan baik pula,” ujar Dermawan dalam pembukaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri Selaku Pengemban Fungsi Korwas PPNS dan Peningkatan Kemampuan Pemyidikan oleh PPNS tahun 2018 di Hotel Hermes Palace, Rabu (21/02/2018).

Keberadaan PPNS, kata Dermawan, sangat penting apalagi semakin banyak Perda yang memuat tentang aturan pidana. Untuk itu, Keberadaan PPNS juga harus dioptimalkan agar fungsi-fungsi penyidikan terhadap berbagai kasus administrasi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Dermawan mengatakan, ada banyak ruang lingkup yang menjadi wilayah penyidikan PPNS. Misalnya PPNS di bidang kehutanan, PPNS yang menangani bidang perhubungan dan sebagainya. Dermawan meminta agar PPNS bisa terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Dermawan menjelaskan, perbedaan tugas-tugas PPNS Aceh dan daerah lain adalah pada status otonomi khusus Aceh, yang memungkinkan adanya penanganan kasus pidana untuk pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam.

“Lembaga Satpol PP di Aceh memiliki sebutan berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, yaitu Satpol PP dan WH,” ujar Dermawan.

Satpol PP dan WH kata Dermawan, tidak hanya menangani pelanggaran administratif, tapi juga harus menyidik kasus-kasus yang sifatnya pelanggaran hukum Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas penyidikan lanjut Dermawan, PPNS Aceh harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pada kesempatan tersebut, Dermawan menyampaikan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Aceh yang telah berkenan menyelenggarakan acara pelatihan untuk peningkatan kapasitas para penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan sukses, sehingga para PPNS di seluruh Aceh semakin professional dalam menjalankan tugasnya demi menegakkan supremasi hukum di daerah kita,” ujar Dermawan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Karo Karwas PPNS Bareskrim Polri, Nasib Simbolon dan Wakapolda Aceh, Brigjen (Pol) Supriyanto Tarah.

The post Pemerintah Aceh Dukung Upaya Penguatan Kapasitas PPNS Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.