Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Film Karya Staf Humpro Diputar di Jepang

Selasa, 28 Januari 2020

Jepang – Film dokumenter karya salah seorang cameraman di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Ahmad Ariska, diputar dalam International Forum on Telling Live Lessons from Disasters 2020, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Gempa Kobe Hanshin-Awaji Jepang. Film yang berkisah tentang mereka yang bangkit usai Tsunami itu dikerjakan Ariska bersama rekannya Shiti Maghfira.

Film berjudul “Survivor” itu terpinspirasi dari kisah Bundiyah (60 tahun) salah seorang korban tsunami Aceh, yang hidup sampai kini, bekerja sebagai pemandu wisata di salah satu situs tsunami, Kapal di Atas Rumah yang terletak di kawasan Lampulo, Banda Aceh.

Film tentang penyintas tsunami Aceh tersebut menjadi salah satu cerita tsunami terpilih dari 30 peserta berbagai negara untuk diputar sebagai salah satu karya pengingat kejadian di Kobe pada pada 17 januari 1995 silam.

Ariska mengatakan, forum yang dibuka pada Jumat (24/1/2020) dan berakhir Senin (27/1/2020), itu dihadiri oleh perwakilan beberapa negara yang pernah mengalami bencana.

Saat pembukaan, sebanyak 5 orang perwakilan negara didapuk sebagai panelis, tampil menceritakan tentang cara masing-masing daerahnya dalam menangggulangi risiko bencana, terutama pada anak anak, remaja, dan kaum muda. Salah satunya adalah Shiti Maghfira. Dia diberi kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana cara mengedukasi anak-anak tentang bencana. Terutama terkait bencana gempa dan tsunami yang pernah melanda Aceh, 15 tahun silam.

“Anak-anak penting diberikan edukasi tentang bencana karena mereka merupakan generasi untuk masa yang akan datang,” kata Siti Maghfira.

Menurutnya, mengedukasi anak-anak sulit dilakukan jika hanya menjelaskan seperti di ruang kelas, anak-anak cenderung lebih suka dengan sesuatu hal dimana mereka bisa berekspresi. “Salah satunya seperti drama, buku cerita bergambar, nyanyian, dan film,” sebutnya di dalam yang berlangsung di Kobe, Jepang.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto S.STP, MM mengapresiasi diputarnya karya salah seorang stafnya itu.

“Tentu menjadi kebanggaan bagi kita jika memang ada karya anak Aceh yang diapresiasi dunia internasional. Alhamdulillah karya itu yang mengerjakan adalah staf di tempat kita,” kata wanto.

Pihaknya ujar wanto, memberikan ruang penuh bagi seluruh staf untuk berkarya, mengabarkan serta mempromosikan segala hal tentang Aceh kepada khalayak. []

The post Film Karya Staf Humpro Diputar di Jepang appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Bahas Kekeringan di Aceh Besar

Selasa, 28 Januari 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar rapat membahas kekeringan sawah yang menyebabkan padi gagal panen atau puso yang melanda Kabupaten Aceh Besar di ruang rapat Asisten ll Sekda Aceh, Selasa (28/1).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Hanan serta beberapa Dinas Terkait dampak kekeringan Sawah di Kabupaten Aceh Besar, ruang rapat Asisten II, Selasa,28/01/2020.

Rapat yang dipimpin Asisten ll Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, itu melibatkan Dinas Pengairan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh hingga Bappeda.

Teuku Ahmad Dadek menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk memetakan langkah dalam menghadapi kekeringan yang melanda areal persawahan di Kabupaten Aceh Besar.

Dampak kekeringan tersebut dikatakan telah merusak areal persawahan di Aceh Besar seluas 1.593 hektar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kecamatan di mana Seulimum merupakan kecamatan dengan luas areal sawah yang mengalami puso mencapai 683 hektar.

Selanjutnya Kecamatan Kuta Cot Glie seluas 624 hektar, Indrapuri 25 hektar, Pulo Aceh seluas 224 hektar, Krueng Barona Jaya 16 hektar, Kuta Baro 10 hektar, Jantho 8 hektar dan Lhoknga 3 hektar.

Dalam rapat itu disebutkan, jika luas area sawah yang mengalami gagal panen tersebut dikalikan produktivitas tanaman 5 ton per hektar, lalu dikalikan harga gabah Rp.5.000 per kilogram, maka kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp.40 M.

“Perlu dukungan semua pihak untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap kondisi tersebut mengingat tren kekeringan terus meningkat, terutama di Aceh Besar,” kata Ahmad Dadek.

Setidaknya ada dua solusi untuk menangani kekeringan area persawahan yang disimpulkan dalam rapat tersebut, yakni menggunakan pompanisasi, membangun sumur bor atau sumur dangkal.

Namun begitu, untuk memastikan solusi apa yang akan ditempuh, diperlukan langkah penelitian langsung ke lapangan guna melihat kondisi persawahan. Pengecekan ke lapangan akan dilakukan pada Kamis mendatang dengan lokasi yang akan dikunjungi adalah kawasan Seulimum dan Kuta Cot Glie.

“Tolong lihat pola apa yang paling cocok, apakah sumor bor, atau pompanisasi,” kata Ahmad Dadek. []

The post Pemerintah Aceh Bahas Kekeringan di Aceh Besar appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

UU Pengelolaan Sampah Dinilai Perlu Direvisi

Selasa, 28 Januari 2020

Banda Aceh – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menilai Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah perlu direvisi dan dipertegas penerapannya. Hal itu sebagai salah satu cara terbaik untuk mengontrol penimbunan sampah yang berlebihan.

“Secara substansi UU tersebut sudah cukup baik dengan mencantumkan mekanisme infrastruktur dalam pengelolaan sampah dan kerja sama,” kata Dadek saat menerima kedatangan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa, 28/1/2020.

Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh Teuku Ahmad Dadek memimpin pertemuan dengan Komisi II DPD RI dalam rangka penyusunan daftar Inventarisasi  masalah tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 2008  Tntang pengelolaan sampah, Banda Aceh, 28/01/2020
Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh Teuku Ahmad Dadek memimpin pertemuan dengan Komisi II DPD RI dalam rangka penyusunan daftar Inventarisasi  masalah tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 2008  Tntang pengelolaan sampah, Banda Aceh, 28/01/2020

 

Namun demikian, menurut Dadek, masih ada kekurangan pasal-pasal yang mengatur bagaimana menumbuhkan budaya hidup bersih di kalangan masyarakat Indonesia khususnya Aceh.

Dadek menginginkan dalam revisi UU itu, beberapa rekomendasi dari Pemerintah Aceh bisa dimasukkan. Di antara rekomendasi pihaknya adalah perlunya keterlibatan pihak swasta dalam mengelola sampah, sehingga sampah yang awalnya berbahaya dapat diubah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Di samping itu, upaya peningkatan budaya peduli sampah di kalangan masyarakat juga perlu untuk terus ditingkatkan.

“Menumbuhkan budaya bersih harus dipercepat, masalah infrastruktur bisa dibangun banyak namun jika budaya bersih masih kurang sama saja. Budaya ini yang perlu dijaga dan di kembangkan dan itu semua harus dimulai dari kita sendri,” kata Dadek.

Sementara terkait keikutsertaan pihak swasta dalam mengelola sampah perlu didukung dengan regulasi yang tegas dari pemerintah pusat. “Kebijakan di pusat yang tepat akan mempengaruhi yang di daerah juga,” kata Dadek

Sementara itu Ketua Delegasi Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan revisi UU Nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

“Kedatangan kami dalam rangka menyusun dan menerima rekomendasi serta pandangan dari Aceh tentang pengelolaan sampah,” kata Mantan Gubernur Aceh tersebut. []

The post UU Pengelolaan Sampah Dinilai Perlu Direvisi appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Tunjuk Dua Rumah Sakit Rujukan Tangani Corona

Senin, 27 Januari 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyiapkan Rumah Sakit Zainoel Abidin di Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Mutia di Aceh Utara sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus virus corona.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif mengatakan, dua rumah sakit itu memang dipersiapkan pemerintah Aceh atas arahan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Kedua rumah sakit itu memang menjadi rumah sakit rujukan bahkan sejak heboh menyebarnya virus flu burung beberapa tahun lalu.

“Kalau ada yang terindikasi setelah di screaning kita tunjuk untuk penanganan di dua rumah sakit ini. SOP penanganan juga telah ada di sana,” kata Hanif, Senin 27/01.

Hanif mengatakan, petugas Kesehatan Pelabuhan di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang bakal melakukan pemeriksaan screaning bagi penumpang pesawat yang terbang dari luar negeri khususnya mereka yang terbang dari China.

Atas nama pemerintah Aceh, Hanif mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri khususnya China jika tidak memiliki kepentingan. Jika pun terpaksa berangkat, Hanif mengimbau mereka menjaga kesehatan.

“Kami menghimbau jangan terlalu takut (dengan virus ini),” kata Hanif. “Alhamdulillah virus ini belum menyebar ke Indonesia. Tapi kita tetap antisipasi jangan sampai kena ke daerah kita,” kata dia.

Yang pasti, ujar Hanif, pemerintah Aceh akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat Aceh khususnya mereka yang tengah berada di daerah terdampak virus corona.

The post Pemerintah Aceh Tunjuk Dua Rumah Sakit Rujukan Tangani Corona appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Selama Krisis Virus Corona, Pemerintah Aceh Tangung Biaya Logistik Mahasiswa

Minggu, 26 Januari 2020

Banda Aceh -Pemerintah Aceh menanggung biaya logistik terutama kebutuhan hidup mahasiswa selama krisis kesehatan akibat wabah virus corona belum berhasil diatasi di China.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani (SAG) tak lama setelah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT berbicara melalui sambungan telpon dengan Alfi Rian, satu dari 12 mahasiswa Aceh di Wuhan, Minggu (26/1).

Dalam pembicaraan tersebut, lanjut Jubir SAG, mahasiswa Aceh asal Krueng Mane, Aceh Utara itu, mengaku khawatir kehabisan bahan makanan yang stock-nya terus menipis di Kota Wuhan.

Kepada orang nomor satu Aceh itu, Alfi melaporkan kondisi mahasiswa Aceh di sana. Mereka masih bisa belanja saat ini lantaran masih ada super market yang buka di dekat kediaman mereka, namun harga kebutuhan bahan pokok di kota itu terus melonjak naik, jelas SAG.

Menanggapi laporan Alfi tersebut, lanjut SAG, Pak Nova meminta mahasiswa Aceh tidak perlu khawatir. Pemerintah Aceh akan tanggulangi biaya hidup mereka selama krisis virus corona belum dapat diatasi Pemerintah China.

Pak Nova langsung minta nomor rekening bank yang ada ATM-nya milik Alfi Rian supaya uang bisa langsung diambil untuk membeli kebutuhan pokok bersama teman-temanya di Kota Wuhan, terang SAG.

“Semua kebetuhan mahasiswa Aceh di Kota Wuhan atau kota lainnya yang dilanda wabah virus corona ditanggung Pemerintah Aceh, agar mereka dapat bertahan selama situasi krisis kesehatan itu,” kata SAG.

Lebih lanjut SAG mengatakan, selang beberapa menit usai menerima nomor rekening bank dari Alfi, Pak Nova langsung men-transfer uang bantuan yang Beliau janjikan sebelumnya.

“Pak Nova perpesan untuk membeli perbekalan makanan dalam jumlah yang cukup selagi stock masih tersedia di super market terdekat di Kota Wuhan,” kata SAG.

*Mahasiswa Berterima kasih*

Lebih lanjut SAG mengatakan, mahasiswa Aceh di Kota Wuhan mengucapkan terima kasih kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, atas bantuan dana tunai Rp. 50 juta. Mereka akan gunakan untuk membeli kebutuhan pokok mahasiswa Aceh di Kota Wuhan.

“Alhamdulillah soal stok makanan saat ini tidak terlalu khawatir karena Pemerintah Aceh sudah mengirim dana.Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Plt Gubernur,” ucap Alfi melalui seorang wartawan di Banda Aceh.

Alfi melaporkan, keadaan 12 mahasiswa Aceh di Kota Wuhan dalam keadaan sehat. Mereka tidak dikarantina, namun memilih menetap di dalam kamar masing-masing untuk menghindari kerumunan orang karena khawatir tertular virus yang belum ada vaksinnya itu.

Apabila membutuhkan bantuan mendesak lainnya, mahasiswa asal Aceh di Kota Wuhan atau kota-kota lainnya di China, dapat menghubungi Posko Siaga Virus Corona di Banda Aceh atau Jakarta via HP: 081370113666 dan 085246073030, demikian Jubir SAG [*].

The post Selama Krisis Virus Corona, Pemerintah Aceh Tangung Biaya Logistik Mahasiswa appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Buka Posko Siaga Wabah Virus Corona di China

Minggu, 26 Januari 2020

BANDA ACEH—Pemerintah Aceh membuka dua Posko Siaga Wabah Virus Corona Wuhan, di China, masing-masing di Dinas Sosial (Dinsos) Aceh, Banda Aceh, dan di Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, mulai Minggu (26/10) malam ini.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, sesuai arahan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT. Posko siaga itu untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam mengambil sikap yang diperlukan dalam membantu warga Aceh yang masih tinggal di Kota Wuhan, atau kota-kota lainnya di Tiongkok.

“Anak-anak kita di Kota Wuhan maupun yang masih di kota-kota lainnya di China bisa mengabarkan kondisinya, dan begitu kondisi memungkin mereka segera kita fasilitasi pulang ke Aceh,” kata pria yang akrab disapa SAG ini mengutip Plt Gubernur Aceh.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi dari petuas Posko Siaga di Banda Aceh via HP 081370113666 (Bani, dari Dinas Sosial). Sedangkan Posko Siaga di Kantor Penghubung Aceh, Jakarta, melalui 085246073030 (petugas Said Marzuki).

Jubir SAG meminta masyarakat, terutama yang memiliki kerabat di Kota Wuhan, agar berkoordinasi dengan Posko Siaga Pemerintah Aceh untuk memperoleh informasi yang benar, dan tidak panik bila mendapat informasi yang belum pasti kebenarannya.

Pemerintah Aceh akan melakukan upaya terbaik bagi pelajar Aceh yang masih tinggal di Kota Wuhan, dan masyarakat diajak berdoa agar anak-anak Aceh di negeri Tiongkok itu berada dalam keadaan baik, sehat, dan aman.

“Terkait Virus Corona yang mewabah di Wuhan, China, Plt Gubernur Aceh menginstruksikan semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait untuk bersiaga,” ujar pria yang akrab disapa SAG ini.

SAG juga menjelaskan bahwa Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT dan Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudry MM terus melakukan koordinasi dengan Kedutaan Indonesia di China dan dengan masyarakat Aceh, terutama yang saat ini masih tinggal di Kota Wuhan.

Terbaru, kata SAG, Plt Gubernur Aceh juga sudah berkomunikasi dengan Alfi salah satu mahasiswa di Kota Wuhan, China. Kepada Alfi, Plt Gubernur menyampaikan bahwa keduabelas mahasiwa Aceh di sana berada dalam pantauan pemerintah Aceh.

Berdasarkan laporan Alfi, ada 12 orang mahasiswa Aceh di Wuhan. Keduabelas mahasiswa tersebut yaitu:

1. Fadil – CCNU, Wuhan – Aceh Utara
2. Siti Mawaddah – Huda, Wuhan – Sigli
3. Alfi Rian – WUT, wuhan Aceh Utara
4. Ory Safwar – CCNU, wuhan – Banda Aceh
5. Siti sahara – WHUT, Wuhan – Aceh Tenggara
6. Hayatul-HUST, wuhan Lhoksumawe
7. Maisal- HUST , wuhan – Aceh Besar
8. Jihadullah -WHU, wuhan, Banda Aceh
9. Ita Kurniawati- WHU, wuhan – Nagan Raya
10. Agus – zhongnan, wuhan- Sabang
11. Intan Maghfirah – JISU CC – Banda Aceh (Sekarang di Wuhan )
12. SAPRIADI – JISU CC Meulaboh ( Sekarang di Wuhan)

Sementara Mahasiswa Aceh di Tiongkok di luar Kota Wuhan terdapat 11 orang, yakni:

1. Muhammad Sahuddin-NNU Nanjing, Aceh Barat
2. Desi – CC Changchun – Banda Aceh
3. Yuliafitria- Nanchang University
4. Rizki Rinanda – Tianjin Aceh Besar
5. Fiqhi Nahdhiah Makhmud – ZJNU, Jinhua, Aceh Tengah
6. Putri Kumala Rizki Rani-Xuzhou, Jiangsu – Aceh Besar
7. Nadlia Ariyati- ZJNU, Jinhua, Zhejiang
8. Aisyah Protonia Tanjung- ZJNU, Jinhua, Hangzhou – Aceh
9. Geunta- JISU-Changchun Aceh Utara
10. Mirna – BIT – Beijing Aceh tengah
11. Ulfi Maulida- Beijing Banda Aceh.

The post Pemerintah Aceh Buka Posko Siaga Wabah Virus Corona di China appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pantau Pelajar di China, Pemerintah Aceh Gandeng Kemenlu RI dan KBRI

Minggu, 26 Januari 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap pelajar Aceh di Kota Wuhan, China. Koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tiongkok, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta terus dilakukan untuk memastikan anak-anak Aceh di sana dalam keadaan sehat dan aman.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani (SAG), saat menjawab awak media pada acara Konferensi pers terkait kondisi terkini mahasiswa Aceh di Wuhan, di Aula Dinas Sosial Aceh, Minggu (26/1/2020).

“Koordinasi terus kita lakukan dengan Kemenlu RI di Jakarta dan KBRI di China,” ujar Jubir SAG.

SAG menjelaskan, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT telah menugaskan Kepala Dinas Soaial Aceh, Alhudri bertemu dengan anggota Komisi I DPR RI dan Kemenlu RI untuk berkoordinasi, guna menentukan langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan terhadap adik-adik mahasiswa di sana,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa SAG ini menghimbau, agar keluarga para mahasiswa tidak resah dan panik. Kota Wuhan yang saat ini dalam pengawasan khusus otoritas Pemerintah di sana.

Berdasarkan data terbaru dari Mulia Mardi Direktur Pemuda Pelajar Indonesia se-Tiongkok, Mulia Mardi tadi, tidak ada satupun warga Aceh di Kota Wuhan maupun kota lainnya yang dilaporkan terinfeksi virus corona, jelas SAG.

SAG menambahkan, sejak hari Jum’at (24/1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan pelajar Aceh di Wuhan. Seluruh pelajar berharap Pemerintah Aceh menjemput mereka pulang.

“Penjemputan anak-anak Aceh di Wuhan segera dilakukan apabila kondisi sudah memungkinkan,” tegas SAG.

Permasalahannya, jelasnya, Kota Wuhan belum boleh diakses saat ini, kecuali petugas khusus di sana. Tapi Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan KBRI dan Kemenlu, karena menyangkut otoritas hubungan antarnegara.

“Alhamdulillah, KBRI memastikan stok makanan masih cukup meski harganya kini lebih mahal. Anak-anak Aceh dalam kondisi sehat walafiat,” tukas SAG.

*Staf Khusus*

Hal senada disampaikan Staf Khusus Gubernur Aceh Fauzan Azima. Pemerintah Aceh terus melakukan pemantauan dan beekoorsinasi dengan semua pihak terkait, baik di Indoneaia maupun di Wuhan, untuk mengetahui kondisi terkini para pelajar Aceh di Wuhan, katanya.

“Sesuai perintah Pak Plt Gubernur, Pak Al Hudri selaku Kadinsos Aceh sudah berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kemenlu dan anggota Komisi I DPR RI. Nantinya, hasil pertemuan tersebut juga akan kami sampaikan kepada awak media. Konferensi pers lanjutan akan terus kita buat, sehingga masyarakat terutama keluarga para pelajar kita lebih tenang menghadapi situasi saat ini,” kata Fauzan Azima.

*Pelajar di Wuhan*

Mulia Mardi, Direktur Pemuda Pelajar Indonesia se-Tiongkok, yang juga masih menimba ilmu di salah satu Universitas di Wuhan menjelaskan, saat ini yang paling dibutuhkan oleh para mahasiswa Aceh yang berada di Wuhan adalah masker khusus dan makanan.

“Merebaknya virus corona di Wuhan berakibat pada menipisnya stok makanan dan masker khusus, saat ini harga makanan bahkan sudah naik hingga lima kali lipat dari harga biasa. Kenaikan ini dipicu oleh kondisi di Wuhan karena sedang masuk dalam musim dingin, ditambah lagi dengan merebaknya corona. Toko makanan yang buka sangat minim dan selalu terjadi antrian panjang karena toko tidak buka setiap saat,” ungkap Mulia.

Mulia menambahkan, sejak Desember 2019, otoritas setempat sudah mengeluarkan peringatan terkait merebaknya virus, namun saat itu peringatan yang dikeluarkan adalah virus sars. Di awal Januari 2020, otoritas di Wuhan mengeluarkan peringatan baru yang menjelaskan, bahwa virus yang merebak adalah virus corona.

Mulia menjelaskan, saat ini ada sekitar 63 Mahasiswa Aceh di seluruh Tiongkok. 33 orang di antaranya berada di Wuhan. Namun sebahagian besar pulang atau memanfaatkan waktu liburan untuk mengunjungi daerah lain di Tiongkok.

Mulia adalah salah satu mahasiswa Aceh yang berada di luar Wuhan, saat kebijakan isolasi diberlakukan oleh otoritas setempat. Saat akan kembali ke Wuhan, otoritas setempat tidak memberi izin. Kejadian sebaliknya justru dialami oleh Safriadi dan Intan. Kedua pelajar asal Aceh ini berkuliah di wilayah Wing Cun. Namun saat kebijakan isolasi diberlakukan mereka sedang berkunjung ke Wuhan. Bersama 10 pelajar Aceh lainnya, saat ini keduanya berada di Wuhan.

“Saat ini teman-teman disana sudah mengisolasi diri di kamar. Dengan stok makanan dan stok masker khusus yang terus berkurang. Di musim dingin, memang aktivitas luar ruangan selalu kami batasi, karena suhu berada di angka 8 hingga 4 derajat celcius.

Saat ini, sambung Mulia, seluruh akses ke Wuhan telah ditutup. Subway, Metro bawah tanah sudah ditutup sejak tanggal 24 Januari lalu. Bus kota dan stasiun kereta api serta bandara juga sudah ditutup, kecuali ada lisensii khusus seperti ambulance dan mobil polisi.

The post Pantau Pelajar di China, Pemerintah Aceh Gandeng Kemenlu RI dan KBRI appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur: Tak Ada Masyarakat Aceh di Wuhan Terpapar Virus Corona

Sabtu, 25 Januari 2020

Banda Aceh – Seluruh mahasiswa dan masyarakat Aceh yang tinggal di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dipastikan berada dalam keadaan aman dan terbebas dari virus corona atau yang secara resmi dinamakan 2019-nCoV.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menanggapi semakin mengganasnya penyebaran virus mematikan tersebut secara global. Diketahui jumlah kematian akibat virus 2019-nCoV naik menjadi 41 pada hari Sabtu, dengan lebih dari 1.300 terinfeksi di seluruh dunia.

Nova Iriansyah meminta masyarakat Aceh yang memiliki kerabat di Wuhan untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah.

“Saya bersama Kadinsos sejak dua hari yang lalu sudah memantau kondisi mahasiswa Aceh di Wuhan, China. Sampai pagi ini semua kondisi masih terkendali dengan baik dan tidak ada masyarakat Aceh di Wuhan yang terpapar virus Corona,” ujar Nova, Sabtu (25/1).

Nova juga berpesan, setiap informasi menyangkut kondisi masyarakat Aceh di Wuhan agar dilakukan “tabayyun” atau crosscheck melalui Dinas Sosial Aceh yang merupakan wakil pemerintah dalam hal tersebut.

“Mohon jika ada informasi tentang warga Aceh di China dilakukan “tabayyun”,crosscheck kepada Bapak Alhudri selaku Kadinsos Aceh, agar tidak terjadi “missinformation”,” kata Nova.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Alhudri, mengatakan sesuai arahan Plt Gubernur pihaknya terus memantau perkembangan dan keadaan warga Aceh di China, khususnya yang berada di Kota Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei.

Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta juga terus dilakukan guna mendapatkan informasi terkini.

Terkait adanya usulan agar Pemerintah Aceh menjemput mahasiswa di China, Alhudri mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak dan mengikuti langkah-langkah yang dimungkinkan.[]

The post Plt Gubernur: Tak Ada Masyarakat Aceh di Wuhan Terpapar Virus Corona appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Aceh Perjuangkan Proyek Kereta Api Masuk PSN

Sabtu, 25 Januari 2020

Jakarta – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,memperjuangkan proyek pembangunan kereta api Aceh – Besitang  masuk dalam Proyek Stategis Nasional (PSN), dan meminta dukungan Menteri Perhubungan RI di Jakarta.

“Kita mengharapkan adanya dukungan berupa surat komitmen Menteri Perhubungan terkait pengusulan PSN tersebut, serta dukungan dari Komisi V DPR RI khususnya mereka dari Dapil Aceh,” kata Nova saat melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di ruang rapat Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aceh yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, menyampaikan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMaN).

Karena itu Nova berharap agar Kemenhub dapat mendukung upaya ini dengan menerbitkan Surat Komitmen dari Menteri Perhubungan sebagai salah satu syarat pengajuan proyek KA Aceh untuk masuk sebagai PSN dalam revisi Perpres 56/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Nova juga berharap agar pengembangan perkeretaapian Aceh dapat didukung dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian  di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Balai Teknik Perkeretaapian selaku perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan dapat lebih sinergis lagi. Hal ini mengingat Pembangunan KA Aceh yang mencapai 428 Km membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif antara Kemenhub dengan Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga rentang kendali koordinatif yang selama ini jauh dapat dipangkas.

Pengerjaan proyek pembangunan jalur rel kereta api Trans Sumatera, segmen 1 Besitang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sampai kawasan Sungai Liput Kabupaten Aceh Tamiang, dilaporkan hampir selesai. Pembangunan tahap pertama sepanjang 35 kilometer yang dimulai tahun 2017 itu diperkirakan akan selesai pada tahun ini.

Pada pembangunan tahap pertama ini, petugas pengerjaan mengalami kendala pembebasan lahan yang seharusnya merupakan rute lama miliknya PT. Kereta Api Indonesia. Kendala itu dikhawatirkan juga akan terjadi pada pembangunan segmen dua lanjutan jalur menuju ke Kota Langsa.

Untuk mengantisipasi itu, Plt Gubernur telah menyurati presiden agar menjadikan pembangunan jalur kereta api tersebut masuk dalam Kawasan Proyek Strategis Nasional. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Kerja I Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja II Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi wilayah kerja pembangunan tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait masuknya pembangunan tersebut sebagai salah satu proyek dalam Kawasan Strategis Nasional.

“Semua persyaratan teknis yang dibutuhkan agar pembangunan kereta api ini bisa masuk ke PSN sudah disiapkan dan diantarkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” kata Nova.

Untuk itu, pemerintah Aceh sangat mengharapkan adanya dukungan berupa surat komitmen Menteri Perhubungan terkait pengusulan PSN tersebut, serta dukungan dari Komisi V DPR RI khususnya mereka dari Dapil Aceh.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan secara prinsip, pihaknya tengah saat melakukan persiapan untuk pelaksanaan pembangunan kereta api tersebut.

Selain itu, kata Menteri Budi Karya, terkait anggaran pembangunan tahap 2 segmen Lintas Sungai Liput -Langsa juga telah tersedia. Pembangunan segmen 2 yaitu sepanjang 45 km spur. Rencana pelaksanaan dengan pembiayaan Tahun Anggaran Multiyers 2020 – 2022 dengan rencana pagu anggaran 2,8 Triliun. Sementara lahan yang perlu pembebasan yaitu sepanjang 42 km.

Anggaran pembangunan tahap 2 ini lebih besar dari kontrak multi years tahun 2017 – 2020 yang pagu anggarannya 1.3 Triliun. Pada tahap pertama pembangunan spur dilakukan sepanjang 34 kilometer. Hanya saja, pembangunan tahap 1 dengan status lahan menggunakan jalur eksisting (bekas lahan PT.KAI) kecuali pada seksi Sungai Liput yang 3 kilometernya lahannya masih harus dibebaskan.

Anggota DPR RI Komisi V, Ruslan Daud, yang juga ikut pada pertemuan itu, mengatakan pertemuan dengan Menteri Budi Karya merupakan langkah konkrit agar pembangunan kereta api lanjutan segmen 2 tersebut dapat segera terealisasi serta masuk sebagai salah satu PSN.

“Pertemuan dengan Bapak Menteri hari ini merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan kereta api di Aceh sehingga dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat secepat mungkin,” ujar Ruslan.

Buka Rute Penerbangan Kualanamu -Rembele – SIM

Dalam kesempatan tersebut Plt. Gubernur Aceh juga mengharapkan bantuan Menteri Perhubungan untuk membuka rute penerbangan Kuala Namu – Rembele (Bener Meriah) – SIM (Banda Aceh) pp yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut. Bandara Rembele saat ini memiliki panjang runway 2.250 x 30 m dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72. Selain itu, Plt Gubernur juga mengharapkan dukungan Kemenhub untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu – Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh Garuda Indonesia namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor. Penerbangan ini sangat penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Disektor transportasi laut, Plt Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem.

Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tender terhadap 3 (tiga) unit kapal Roro yang dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. []

The post Plt Gubernur Aceh Perjuangkan Proyek Kereta Api Masuk PSN appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Bahas Kerjasama dengan Universitas Jeju, Korea Selatan

Jumat, 24 Januari 2020

Banda Aceh — Pemerintah Aceh menerima kunjungan pejabat tinggi University of The Nations Jeju (UofN), Korea Selatan, dalam rangka membahas kerjasama kedua pihak, Jumat (24/1).

Para tamu yang dipimpin Rektor UofN, Prof. Changhoon Lee, itu disambut Asisten bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M. Jafar, di ruang rapat Gubernur Aceh.

Kedatangan rombongan UofN itu untuk membahas sejumlah kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala, di antaranya terkait pendidikan yang meliputi pertukaran mahasiswa dan dosen, pertukaran publikasi penelitian dan informasi akademik, pertukaran budaya, seni, dan olahraga, serta kolaborasi civitas akademika dalam pendidikan lainnya.

Selain Asisten l, M Jafar, dari pihak Pemerintah Aceh juga turut hadir Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Saridin, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Zahrol Fajri dan Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim. Sedangkan dari Universitas Syiah Kuala hadir Wakil rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Unsyiah, Dr. Hizir.

“Ada beberapa bidang kerjasama langsung Pemerintah Aceh dengan Keju yang bisa kita bahas untuk ditindaklanjuti, di antaranya terkait olahraga,” ujar M. Jafar.

Dalam hal tersebut, kedua pihak sepakat akan membahas lebih lanjut peluang kerjasama untuk memperkuat persiapan tim Aceh dalam mengikuti ajang PON 2024 nanti. []

The post Pemerintah Aceh Bahas Kerjasama dengan Universitas Jeju, Korea Selatan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.