Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Pelajar Aceh Raih Enam Medali di Olimpiade Sains Siswa Nasional

Minggu, 23 September 2018

Humas Aceh | 23 Sep 2018

Banda Aceh — Dua pelajar Aceh yaitu Muhammad Tawakallah Nagata dari SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh dan Kasmah pelajar SMK Negeri 1 Simpang Jernih Aceh Timur, berhasil mengharumkan nama Aceh di kancah nasional. Keduanya berhasil menggondol medali emas pada ajang Olimpiade Sains Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional Tahun 2018 di Yogyakarta.

Nagata berhasil meraih medali emas pada cabang Karate Kumite +50 Kg Putra. Sementara Kasmah meraih gelar medali emas cabang Renang 100 M Gaya Bebas Putri.

Syaridin, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, mengatakan selain meraih medali emas, pelajar Aceh juga berhasil meraih dua medali perak dan dua medali perunggu.

Eka Safitri, pelajar SD Negeri Bukit Rata, Aceh Tamiang, yang turun pada cabang Pencak Silat-Tanding Putri (38-40) serta Riswani, pelajar SMK Negeri 1 Takengon, cabang Atletik Lari 800 M Putri berhasil membawa pulang medali perak.

Sementara medali perunggu diraih M. Nafis Syiraz, pelajar SD IT Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat. Ia bertanding di cabang Bulutangkis Tunggal Putra. Selanjutnya adalah Rima Bengi, pelajar SMK Negeri 1 Takengon Aceh Tengah, yang meraih perunggu lewat olah raga Pencak Silat Tanding Putri.

“Perlu kita apresiasi kerja keras peserta didik di ajang O2SN tingkat Nasional ini. Mereka telah mengharumkan nama Aceh di kancah nasional,” kata Syaridin.

Syaridin mengatakan, di berbagai kesempatan ia selalu memberi dorongan dan motivasi kepada generasi muda untuk terus berlatih sebelum event tersebut dimulai. Saat ini ia bahkan disebut sedang bersama para atlet muda tersebut di Yogyakarta.

Syaridin berharap siswa yang menjadi juara dalam O2SN itu bisa lolos dan berpartisipasi dalam kompetisi olahraga tingkat internasional. Ia yakin, prestasi mereka sekaligus akan mengharumkan nama Indonesia secara umum.

“Saya terharu capaian prestasi ini,” kata Syaridin. Ia meminta para atlet muda itu untuk tidak berpuas diri atas prestasi yang didapatkan. “Teruslah belajar dan berlatih untuk melangkah pada olimpiade di tingkat Internasional.”

O2SN Tahun 2018 digelar di Yogyakarta mulai 16 hingga 22 September kemarin. Event itu melombakan sembilan cabang olah raga, yaitu atletik, renang, bulutangkis, pencak silat, karate, senam, bocce, balap kursi roda, dan catur. Sementara untuk siswa berkebutuhan khusus, ada empat cabang olah raga yang dipertandingkan, yakni bulutangkis, bocce, catur dan balap kursi roda.

Panitia melaporkan ada 4.423 atlet pelajar dari 33 provinsi yang bertanding untuk memperebutkan total 448 medali.

The post Pelajar Aceh Raih Enam Medali di Olimpiade Sains Siswa Nasional appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Rahmad Raden: Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bukan karena Kerabat

Minggu, 23 September 2018

Banda Aceh — Penetapan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan eselon III dan IV bukan karena kerabatnya pejabat, melainkan karena kualifikasi pendidikannya terpenuhi, kompetensi teknisnya memadai, kompetensi manajerialnya teruji, dan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja Pemerintah Aceh, menunjukkan ia cakap dan memenuhi syarat memangku jabatan struktural administrator maupun pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden, di Banda Aceh, Minggu (23/9), untuk menepis rumor yang berkembang pasca pelantikan 626 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh, Senin (17/3), lalu.

Sebelumnya muncul perbincangan yang menjadi berita, bahwa di antara pejabat yang dilantik tersebut terdapat mertua Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, istri Plh Sekda Aceh Taqwallah, dan istri Sekjen DPD Demokrat Iqbal Farabi.

Menurut Rahmad, status perkawinan seseorang tak bisa dijadikan alasan untuk menghambat karier PNS. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

Kebijakan dan manejemen PNS dan Aparatur Sipil Negera (ASN) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wana kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan, katanya.

“Menghambat karier seseorang gara-gara status pernikahannya merupakan tindakan diskriminatif,” tegas alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Syarat pengangkatan seorang PNS dalam jabatan administrator menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS antara lain berstatus PNS, kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS, jelas Rahmat.

Menurut Rahmad, tiga pejabat perempuan yang dilantik Plt Gubernur Aceh, di antara 626 pejabat eselon III dan eselon IV saat itu, alih-alih karena faktor kekerabatannya, mereka justru memiliki kualifikasi yang melebihi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Rahmad menjelaskan, Dra Nurhayati yang dilantik sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dinas Pendidikan Aceh, merupakan Pengawas Sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2013.

Karir PNS-nya dimulai sebagai sebagai guru Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) tahun 1988-1998, dan dipercaya sebagai kepala sekolah tahun 1988-2009. Jabatan kepala SMK diserahterimakan kepada pejabat lainnya ketika ia mendapat kepercayaan baru sebagai pengawas sekolah pada tahun 1998-2018.

Selain latar belakang kesarjanaannya, lanjut Rahmad, Nurhayati pernah dikirim belajar (short scourt) ke Melbourne, Australia, saat guru SMK. Pada saat menjabat Kepala SMK ia dipercaya oleh Kemendiknas RI mengikuti pendidikan singkat (short course) ke Philipina. Ketika menjadi Pengawas Sekolah pun, lagi-lagi Nurhayati dikirim ke National Institute of Education, Singapore.

“Bila bukan berprestasi mungkinkah Nurhayati diutuskan ke luar negeri berkali-kali?” tanya Rahmad apologis.

Bahkan, tambah Rahmad, sebelum dilantik sebagai Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Aceh, Nurhayati telah dipercaya pada posisi tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt), usai mengikuti short course tentang pendidikan karakter di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPI), Malaysia. Nurhayati menjadi Plt Bidang GTK itu menggantikan Darmansyah yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh.

Sementara itu, Rahmad tidak menapik Safrida Yuliani, SE, M.Si, Ak istri Plh Sekda Aceh Taqwallah. Ia dilantik sebagai Kabid Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Begitu juga Feriyana, SH, M.Hum yang bersuamikan Iqbal Farabi, Sekjen DPD Partai Demokrat Aceh. Ia dilantik sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Aceh. Keduanya PNS perempuan berprestasi, jelasnya.

Rahmad melanjutkan, Safrida Yuliani lulusan Magister (S2) Ilmu Akuntansi (2009) dengan predikat cumlaude. Safrida memulai karirnya dari jenjang paling bawah sebagai Kaur Perencanaan pada Kantor Camat Samalanga (2000-2001).

Sebelum dilantik sebagai Kabid Pengembangan & Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, ia sudah melewati 10 jabatan sejak 2000-2001.

Jabatannya terakhir adalah PPK Dana Dekosentrasi Kediklatan pada PBSDM, sejak Maret 2018. Selain sudah mengikuti Diklatpim IV dan III, Safrida juga pemegang sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa Juni 2018, urai Rahmad.

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan profil singkat Feriyana. Perempuan kelahiran Sabang 19 September 1970 itu tak bisa dipungkiri istri Iqbal Farabi, Sekretaris DPD Partai Domakrat Aceh. Tetapi Feriyana bukan PNS karbitan.

Masa kerja Feriyana sudah 21 tahun (1997-2018). Magister Hukum (S2) jebolan Universitas Sumatera Utara ini bahkan dinyatakan lulus tiga besar untuk Jabatan Tinggi Pratama Kepala Biro Hukum Setda Aceh (Eselon II) Desember 2017.

Pelantikan Feriyana sebagai Sekretaris Bappeda Aceh juga bukan promosi, hanya reposisi saja dari jabatan esolon III sebelumnya di Biro Hukum Setda Aceh ke eselon yang sama sebagai Sekretaris Bappeda Aceh, tutur Rahmad lagi.

“Mempersoalkan ketiga pejabat perempuan yang pelantikannya disetujui Kemendagri itu, menurut saya tidak tepat, kecuali kita memang sangat anti gender atau memiliki motif lain,” pungkas Rahmad

The post Rahmad Raden: Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bukan karena Kerabat appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Nova Iriansyah Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong Tahun 2018

Jumat, 21 September 2018

Humas Aceh | 21 Sep 2018

Nova Iriansyah Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong Tahun 2018

The post [Video] Nova Iriansyah Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong Tahun 2018 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Buka Rapat Kerja Camat se Aceh

Kamis, 20 September 2018

Humas Aceh | 20 Sep 2018

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membuka Rapat Kerja Camat se Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis 20 September 2018. Nova meminta agar seluruh camat bekerja dengan integritas yang baik, loyalitas pada negara serta serta kapabilitas. 

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka Rapat Kerja Camat Se-Aceh tahun 2018 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis, 20-09-2018. Rapat tersebut mengangkat tema Peran dan fungsi Camat serta sinergitas tupoksi penyelenggera pemerintah pada tingkat kecamatan.

Camat, kata Nova mempunyai kekhususan yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

“Fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah,” kata Nova.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, Aceh masih menghadapi beberapa kendala utama yang harus dituntaskan, antara lain masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota serta pembangunan yang masih bersifat sektoral.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan keselarasan konsep pembangunan pada masing masing tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan.

“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya tugas kementerian/Lembaga, tetapi tugas semua pihak termasuk camat,” kata Nova.

Saat ini, lanjut Nova, banyak program dan kegiatan di tingkat gampong yang tentunya butuh pembinaan camat sehingga kegiatan tersebut bisa optimal. Camat juga diminta membentuk klinik-klinik layanan terhadap berbagai persoalan yang muncul di gampong untuk memberikan informasi dan advokasi secara optimal dalam meminimalisir timbulnya permasalahan di gampong.

Selain itu, memasuki tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019, seluruh Camat diminta netral serta memberikan dukungan kelancaran tahapan Pemilu.

The post Plt Gubernur Buka Rapat Kerja Camat se Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Nova Iriansyah Hadiri Pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2018

Kamis, 20 September 2018

Humas Aceh | 20 Sep 2018

Nova Iriansyah Hadiri Pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2018

The post [Video] Nova Iriansyah Hadiri Pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2018 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

MPU: Darurat, Vaksin Measles Rubella Bisa Dipakai

Rabu, 19 September 2018

Humas Aceh | 19 Sep 2018

Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Profesor Muslim Ibrahim, menyebutkan MPU memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella pada masyarakat Aceh, jika dalam kondisi darurat. Hal itu dilakukan MPU dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun masyarakat harus tetap mengetahui bahwa vaksin produksi Serum Institute India itu, poses pembuatannya menggunakan bahan dari babi.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Imunisasi Mealea Rubella bersama Forkompinda dan dinas terkait di Aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 19/9/2018

“Terkait vaksin rubela ini, kita sepakat vaksin itu haram karena mengandung babi, namun dalam kondisi terpaksa penggunaan vaksin ini diperbolehkan,” ujar Prof Muslim usai mengikuti Rapat Konsultasi terkait vaksin MR di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Rabu (19/9/2018).

MPU Aceh, kata Muslim belum melakukan penelitian terhadap kandungan vaksin itu. Karenanya segala keputusan MPU akan merujuk kepada Fatwa MUI. Namun demikian, jika pemerintah sudah menemukan vaksin yang halal dan suci, maka penggunaan vaksin ini harus dihentikan. Karenanya Guru Besar UIN Ar-raniry itu mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan pemberian imunisasi kepada masyarakat.

Prof Muslim juga sepakat dengan Fatwa MUI yang mendesak pemerintah untuk menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam pemberian imunisasi dan pengobatan. Pemerintah Indonesia bersama negara muslim lainnya, didesak untuk memperhatikan kepentingan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan obat dan vaksin yang suci dan halal.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata menegaskan, Pemerintah Aceh bersikap hati-hati dalam memutuskan suatu permasalahan yang sangat sensitif itu.

“Selain itu Aceh memiliki MPU, jadi Pemerintah harus menunggu fatwa MPU. Penjelasan dari Prof Musim tadi tentu telah mencerahkan kita dan menjadi pijakan terkait kebijakan vaksinasi MR,” kata Wira.

Kepala Dinaas Kesehatan Aceh Hanif menambahkan, Dinas Kesehatan dengan seluruh perangkatnya akan menjalankan langkah-langkah sesuai arahan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Plt Gubernur tadi tentu akan kita tindaklanjuti segera untuk mengejar target 95 persen vaksinasi MR di seluruh Aceh,” kata Hanif.

“Sesuai arahan Pak Plt kami akan melakukan kampanye dan pemetaan permasalahan untuk menemukan solusi dan menindaklanjuti, kami juga akan melakukan pendekatan dengan Forkopimda hingga ke jajaran paling bawah.”

“Dinas Kesehatan juga akan mempersiapkan SOP yang baik terkait kampanye imunisasi MR. Poin penting yang juga disampaikan oleh Pak Plt adalah tidak memaksakan memberi vaksin MR kepada masyarakat yang tidak setuju anaknya diimunisasi. Untuk itu, saya mengimbau para petugas di lapangan untuk mengikuti SOP yang telah dikeluarkan oleh Kemenkes,” imbuh Hanif.

 

The post MPU: Darurat, Vaksin Measles Rubella Bisa Dipakai appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Banda Aceh Dapat Bantuan 15 Unit Rumah Duafa dari Qatar

Rabu, 19 September 2018

Humas Aceh | 19 Sep 2018

Banda Aceh – Kota Banda Aceh mendapat bantuan 15 unit rumah duafa dari Qatar Charity. Ke-15 rumah semi permanen tipe 45 tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala.

Penandatanganan MoU kerja sama antara NGO asal Qatar dan Pemerintah Kota Banda Aceh berlangsung Selasa (18/9/2018) di balai kota. Dokumen MoU diteken langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Karam Zeinhom selaku Country Director Qatar Charity Indonesia Office.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminullah mengungkapkan rasa bahagia dan harunya atas perhatian Qatar kepada masyarakat Banda Aceh. “Sungguh kami tak menduga akan mendapat bantuan rumah bagi warga miskin yang nilainya mencapat Rp 900 juta ini,” katanya.

Aminullah menjelaskan, 6,5 persen dari sekira 250 ribu penduduk Banda Aceh, masih tergolong dalam masyarakat kurang mampu. Angka tersebut juga tidak terlepas dari ekses gempa bumi dan tsunami 2004 silam. “Inilah yang menjadi perhatian pemerintah, dan kami juga senantiasa mengajak masyarakat dunia untuk membantu.”

“Qatar sendiri sudah banyak membantu Banda Aceh, dan besar harapan kami agar tak pernah berhenti untuk membantu kami. Atas nama pemerintah dan masyarakat Banda Aceh kami mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat berharga dan bernilai bagi kami. Hanya Allah SWT yang mampu membalasnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Karam Zeinhom mengatakan pihaknya beroperasi di Aceh sejak 2005 hingga sekarang. “Di Indonesia kerja kami memang fokus di Banda Aceh karena kami datang melalui kota ini pasca musibah gamba bumi dan tsunami.”

“Untuk selanjutnya kami akan terus berupaya membantu Aceh dan Banda Aceh pada khususnya. Bantuan 15 unit rumah duafa ini merupakan tahap pertama, dan mari kita berdoa agar ke depan ada penambahan lagi,” katanya seraya menyebut bantuan yang mereka himpun berasal dari masyarakat dan donatur di Qatar.

Selain itu, Karam menyebutkan saat ini pihaknya juga masih membantu empat ribu lebih anak yatim di Indonesia. “Dan dua ribu di antaranya adalah anak yatim di Aceh. Kami tak akan melupakan Aceh karena daerah ini merupakan sumber kebaikan. Semoga hubungan kerja sama antara kita semakin erat, dan akan kami sampaikan apa-apa saja kebutuhan warga Banda Aceh kepada donatur kami di Qatar,” katanya lagi.

Usai penandatangan MoU, pada hari ini (18/9/2018) juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan Qatar Charity di Gampong Deah Raya, Syiah Kuala. Duta Besar Qatar untuk Indonesia juga dijadwalkan hadir pada acara tersebut.

Pada hari yang sama, Aminullah juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Yassin Al-Hamar di pendopo.Pertemuan ini membahas rencana bantuan Qatar berikutnya untuk Banda Aceh.

The post Banda Aceh Dapat Bantuan 15 Unit Rumah Duafa dari Qatar appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Hadiri Apel Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2019

Rabu, 19 September 2018

Humas Aceh | 19 Sep 2018

Banda Aceh – Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong 2018 dalam rangka kesiapan pengamanan pilakda serentak tahun 2019 di halaman Mapolda Aceh, Rabu (19/09/2018).

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri dan meninjau pasukan saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Rencong di Mapolda Aceh, Banda Aceh, 19 Oktober 2018.

Didampingi Kapolda Aceh Rio S. Djambak serta beberapa pejabat lain, kemudia melakukan pengecekan pasukan usai megikuti apel. Nova mengatakan, dalam hal pengamanan, pemerintah Aceh akan bersinergi semaksimal mungkin dengan jajaran TNI/Polri dan stakeholder lainnya.

“Kita akan bersinergi dan saya yakin sama seperti tahun 2017 dan 2018, pilpres dan pileg di Aceh akan berjalan dengan baik,” kata Nova.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Rio S. Djambak menyampaikan, untuk pengamanan Pilpres dan Pileg dalam oprasi mantap brata rencong tahun 2018 melibatkan 9980 pasukan Polri dan 6600 dari unsur TNI. “Kekuatan yang kita kerahkan 2/3 dari kekuatan satuan Polri dan TNI di Aceh,” ujar Rio.

Sama seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya kata Rio, Polri akan bekerjasama dengan TNI untuk mengamankan Pipres dan Pileg di tahun 2019. “Inilah yang kami bangun kembali untuk pengamanan pilpres dan pileg ini, supaya solidaritas TNI /POLRI semakin kuat dan dibantu Pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya,” kata Rio.

Ria mengatakan, tidak ada pemetaan daerah rawan pada untuk pilpres dan pileg nanti, karena secara umum kondisinya aman. Namun demikian, Polri sudah membuat maping daerah-daerah yang mungkin akan diperkuat pengamanannya ,”.

“Untuk pilpres dan pileg ini, insyaAllah Polri, TNI, Pemerintah Aceh dan stakeholder lainnya yakin bahwa Aceh aman,” ujar Rio.

Hal serupa juga disampaikan Pangdam Iskandar Muda,  Mayor Jenderal TNI Teguh Arief Indratmoko bahwa berdasarkan pemetaan, dapat dipastikan piplres dan pileg akan berlangsung aman di Aceh. “Pada prinsipnya kami selalu bersinergi dengan pihak kepolisian. Apa yang sudah dimapping oleh pihak kepolisian, kami juga melalukan mapping yang sama,” ujar  Teguh.

The post Plt Gubernur Hadiri Apel Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2019 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Diskominfotik Gelar Pelatihan Penggunaan Aplikasi LAPOR!

Rabu, 19 September 2018

Humas Aceh | 19 Sep 2018

Banda Aceh – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) menggelar pelatihan Penggunaan Aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayananan Publik Nasional). Kegiatan yang diikuti 37 peserta dari perwakilan SKPD Kota Banda Aceh berlangsung selama satu hari di Aula Dinas Kominfotik, Rabu (19/9/2018).

Kadiskominfotik Kota Banda Aceh Bustami, SH menyambut baik atas terselenggaranya pelatihan ini, ia mengharapkan agar peserta dapat mengikutinya dengan serius dan dapat menginplementasikan dikemudian hari.

Sementara itu kepala Ombudsman regional Aceh, Dr Taqwaddin SH SE MS dalam sambutannya mengatakan, aplikasi Lapor! didesain oleh tiga lembaga yaitu Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman. Keberadaan Lapor! ini penting bahkan sangat penting untuk menfilter laporan yang masuk di instansi masing-masing.

“Masing-masing instansi menyediakan UP3 yaitu unit pengelolaan pelayanan publik. Kita berharap Banda Aceh dapat menjadi model dalam pelayanan publik.” Ujar Taqwadin.

Taqwaddin menganggap bahwa pelatihan ini penting bagi warga kota Banda Aceh sehingga pelayanan di kota Banda Aceh bisa lebih cepat dan tepat.

Sekda kota Banda Aceh Ir Bahagia Dipl SE dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Rizal Junaidi SE saat membuka pelatihan mengatakan fungsi pemerintah pada prinsipnya ada tiga, pertama pembangunan sarana prasana, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan baik kepada masyarakat.

“Seperti kita ketahui masyarakat Banda Aceh ini cukup cerdas dan kritis, hal ini terbukti dari pengaduan yang masuk setiap harinya.” Pungkas Rizal.

Program Manager B_Trust Mokh. Ikbal dalam paparannya menjelaskan bahwa aplikasi LAPOR! dapat memberikan manfaat bagi pemerintah.

LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

B_trust merupakan organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang berbasis di Bandung (Jawa Barat) yang didirikan pada Juni 2001 selama masa transisi era reformasi.

The post Diskominfotik Gelar Pelatihan Penggunaan Aplikasi LAPOR! appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Menyemai Habib Bugak Abad 21

Rabu, 19 September 2018

Humas Aceh | 19 Sep 2018

Banda Aceh – Semangat berwaqaf Habib Bugak Al Asyi harus terus ditiru dan disemai kepada generasi milenialis Abad 21. Tak harus menjadi kaya raya seperti Dermawan asal Aceh itu, waqaf kekinian dapat dilakukan oleh siapa saja secara kolektif.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Prof. Muhammad Nuh memberikan kuliah umum tentang wakaf produktif di gedung Serbagunq Setda Aceh, Selasa, 18-09-2018.

Demikianlah sepenggal pesan Prof Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia Bersatu, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana Badan Waqaf Indonesia, saat menyampaikan kuliah umum di aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa (18/9/2018).

“Generasi milenial harus mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Habib Bugak. Jangan berpikir untuk memiliki harta berlimpah karena berwaqaf dapat kita lakukan secara kolektif,” ujar Mohammad Nuh.

Prof M Nuh mencontohkan, jika 20 persen penduduk Aceh atau sebanyak sejuta orang Aceh berwaqaf sebesar Rp5 ribu saja, maka perhari akan terkumpul dana ummat sebesar Rp5 miliar. Dengan potensi tersebut, Prof M Nuh meyakini, akan muncul dermawan-dermawan baru di Aceh.

“Rp5 miliar perhari adalah potensi yang sangat besar yang bisa dilakukan oleh ummat. Jika ini dilakukan sepanjang tahun, maka akan lahir Habib Bugak-Habib Bugak baru di Aceh. Dengan potensi itu, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh ummat, termasuk bagi pembangunan bangsa ini,” imbuh Prof M Nuh.

Senada dengan Prof M Nuh, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga meyakini, bahwa sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, waqaf adalah elemen yang sangat penting untuk dalam mendukung pembangunan Indonesia.

Bahkan Pemerintah telah melahirkan regulasi khusus tentang waqaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang mengandung substansi komprehensif dalam mendefinisikan dan mengatur tata kelola wakaf di Indonesia.

“Yang terpenting, semuanya telah memenuhi ketentuan syariah dan aturan hukum yang berlaku. Itu sebabnya di dalam Islam, keberadaan waqaf sangat penting dalam memperkuat kemaslahatan umat. Oleh karenanya, perhatian kita terhadap pengelolaan waqaf ini harus terus ditingkatkan,” kata Plt Gubernur.

Aturan terkait waqaf diatur secara khusus di Aceh, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Qanun ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Wakaf yang menegaskan perlunya pengelolaan waqaf yang optimal dalam pendayagunakan peran wakaf sebagai potensi ekonomi umat.

“Untuk pengelolaan tersebut, kita telah memiliki Badan Waqaf Aceh yang bertugas menjalankan tata kelola dan kebijakan harta waqaf di daerah ini. Kinerja Badan wakaf Aceh ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama,” sambung Plt Gubernur.

Saat ini, sambung Nova, jumlah harta waqaf di Aceh cukup banyak, umumnya berupa tanah yang mencapai 24.358 Persil dan tersebar di semua kabupaten/kota. Sebagian dari tanah tersebut diperuntukkan bagi masjid, mushalla, Madrasah, Lembaga Pendidikan Islam, kuburan dan sebagainya.

“Sayangnya, hanya sedikit dari harta wakaf itu yang dikelola secara produktif, sehingga peranannya bagi ekonomi umat tidak begitu maksimal. Padahal sebagai umat Islam, kita dianjurkan memiliki visi jauh ke depan, melihat segala sesuatunya untuk jangka panjang,” kata Nova.

“Untuk itu, pemahaman kita tentang pengelolaan harta waqaf ini perlu ditingkatkan agar keberadaan harta waqaf yang ada di Aceh tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tapi terus berlanjut hingga jangka panjang. Oleh karena itu, Kuliah Umum Prof M Nuh tentu sangat bermanfaat bagi kita,” imbuh Nova.

The post Menyemai Habib Bugak Abad 21 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.