Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

[Video] Satpol PP dan TNI Polri Gelar Apel Gabungan Terpadu

Sabtu, 04 April 2020 [Video] Satpol PP dan TNI Polri Gelar Apel Gabungan Terpadu

The post [Video] Satpol PP dan TNI Polri Gelar Apel Gabungan Terpadu appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Forkopimda Aceh Cabut Penerapan Jam Malam

Sabtu, 04 April 2020

Banda Aceh – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mencabut Maklumat penerapan Jam Malam yang sebelumnya dikeluarkan bersama pada Minggu (29/3/2020) lalu.

Pencabutan penerapan Jam malam itu tertuang dalam Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019, hari ini Sabtu (4/42020).

Maklumat yang ditandatangani oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan covid-19, dan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Berikut ini adalah petikan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh:

Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019

Plt Gubernur berpesan, meski penerapan Jam Malam telah dicabut, namun masyarakat diimbau untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Aceh, yaitu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menjaga jarak antar sesama atau physical distancing.

“Sesuai dengan poin ketiga dari maklumat ini, saya mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, yaitu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kurangi aktifitas fisik di luar rumah, tetap bekerja, belajar, dan ber ibadah di rumah, serta menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktifitas keagamaan yang melibatkan orang banyak,” imbau Nova.

Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman Sosial atau social safety net, Nova mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Aceh sedang mengkonsolidasikan berbagai program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan program di kementerian dan lembaga terkait lainnya di tingkat nasional.

“Hingga saat ini Pemerintah masih mengkonsolidasikan program jaring pengaman sosial atau sosial safety net yang ada di Pemerintah Aceh dengan di kementerian dan lembaga terkait lainnya. Penyatuan program antar lembaga ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat terdampak, terutama rakyat kita yang masih kekurangan dan tentu saja UMKM,” sambung Plt Gubernur.

Saat meresmikan Ruang Outbreak Pinere RSUDZA, (Selasa, 31/3) Plt Gubernur telah menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah mempersiapkan Biaya Tak Terduga sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh. Jika tidak mencukupi, Nova menegaskan masih ada anggaran dari koridor lain yang bisa digunakan.

“Kita memiliki BTT sebesar kurang lebih Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 ini. Kemarin, berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan, saya sudah mencairkan sebesar Rp30 miliar. Nantinya, jika dana BTT tidak memadai, maka sesuai Inpres RI nomor 4 tahun 2020, Presiden telah memerintahkan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran,” kata Nova saat itu.

Dalam konferensi pers kepada awak media, Nova juga menjelaskan, bahwa BTT adalah koridor pertama yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penanganan pencegahan Covid-19, jika tidak juga cukup, masih ada koridor kedua, yaitu Inpres 4 tahun 2020 yang nantinya akan dibahas bersama DPRA.

“Ada ruang fiskal sebesar Rp400 hingga Rp500 miliar. Jika ini juga tidak cukup, maka masih ada koridor lain, yaitu APBA Perubahan. Kesemua ini, tentu akan kita sikapi atau kita belanjakan secara proporsional tidak boleh serampangan, harus sesuai aturan dan payung hukum yang ada,” ujar Plt Gubernur saat itu.[]

The post Forkopimda Aceh Cabut Penerapan Jam Malam appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Jam Malam Akan Dihentikan Sementara Sampai Program Social Safety Net Dilakukan

Sabtu, 04 April 2020

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan rencana pemberhentian berlakunya jam malam dilakukan pemerintah Aceh sampai nantinya program social safety net untuk melindungi pekerja informal dan harian seperti pelaku UMKM yang bergiat di malam hari bisa dilakukan. Hal itu penting untuk melindungi perekonomian pekerja dari pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19.

“Karena belum diikuti program sosial yang baik, jam malam kita rencana hentikan dulu sampai kemudian nanti kita kembalikan. Banyak dari UMKM berdagang di malam hari,” kata Nova di Banda Aceh, Sabtu 4/4. Peresmian penghentian tersebut akan dilakukan usai seluruh Forkopimda Aceh menandatangani maklumat tertanggal 29 Maret 2020 tersebut.

Jika nanti Maklumat Bersama Forkopimda Aceh itu dicabut, pemerintah Aceh akan kembali pada peraturan pusat yaitu PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Artinya, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menghindari berkumpul secara berkelompok dan memberikan pembatasan secara sosial.

Nova meyakini, selama sepakan terakhir pembatasan aktifitas warga di malam hari telah memberikan efek luar biasa pada pembatasan penyebaran Covid-19 di Aceh. “Setidaknya seminggu terakhir secara ekstrem kita sudah mencoba menghentikan penyebaran virus ini,” kata Nova. “Paling tidak setengah dari 24 jam orang tidak berinteraksi dengan sosial.”

Nova menegaskan dicabutnya maklumat tentang pembatasan jam malam untuk tidak diartikan oleh masyarakat, bahwa masyarakat boleh kembali berkumpul beramai-ramai. Ia meminta agar kedisiplinan masyarakat untuk terus ditingkatkan.

Sampai Jumat (3/4) kemarin, jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Aceh berjumlah 1.111 orang. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 5 orang telah dinyatakan positif Covid-19. Angka itu diyakini bukanlah angka ril. Dikhawatirkan fenomena puncak gunung es terjadi usai pemerintah melakukan rapid tes di seluruh Aceh. Memang rapid tes yang disebar masih terbatas yaitu berjumlah 2.500 unit, dari 25 ribu target pemerintah Aceh. Karena kekhawatiran itu, Nova berharap masyarakat patuh untuk sementara waktu tetap di rumah agar mata rantai Covid-19 bisa tertangani.

Sembari menunggu laboratorium Unsyiah dan Kemenkes diefektifkan, Nova mengimbau masyarakat untuk tetap menghindari keramaian.

Nova menyebutkan pemerintah Aceh telah bekerja maksimal untuk menghindari penyebaran virus tersebut di Aceh. Gerak cepat Aceh dimulai pada 22 Januari lalu. Di mana saat Covid-19 terdeteksi di Hubei Wuhan, China, pemerintah langsung membangun komunikasi dengan mahasiswa Aceh di sana. Fokus saat itu adalah memulangkan mahasiswa sembari membentuk posko di Banda Aceh dan Jakarta.

“Kita terus memantau kondisi mereka baik menghubungi langsung maupun melalui Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR RI,” kata Nova. Upaya itu berujung manis, di mana mahasiswa Aceh dipulangkan bersama ratusan warga Indonesia lainnya dari Cina, meski kemudian harus dikarantina di Kepulauan Riau.

Awal Februari, saat penyebaran terdeteksi keluar Cina, pemerintah Aceh menunjuk dua rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Zainoel Abidin di Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Mutia di Aceh Utara. Dari sisi sosial, pemerintah Aceh membentuk gugus tugas yang kemudian disesuaikan kinerjanya sesuai dengan Kepres No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keppres No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berlanjut di akhir Maret, di mana pemerintah membatasi kegiatan malam hari bagi warga di seluruh Aceh melalui Maklumat Forkopimda, imbas dari ditemukannya kasus masyarakat positif Covid-19.  Namun dengan keluarnya PP No.21 Tahun 2020 tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar maka pemerintah Aceh akan mengevaluasi maklumat tersebut, sampai skema social safety net berhasil disusun.

“Kalau warga kita memang belum siap (dengan kebijakan pembatasan jam malam), kita siap revisi,” kata Nova. Yang pasti, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan menghambat penyebaran Covid-19 di Aceh dan Indonesia. []

The post Jam Malam Akan Dihentikan Sementara Sampai Program Social Safety Net Dilakukan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

UPDATE INFO COVID-19, ACEH–SABTU, 4 APRIL 2020, Pukul 15.00 WIB

Sabtu, 04 April 2020

Banda Aceh—Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Aceh tercatat sebanyak 1.176 kasus. Ada penambahan sebanyak 65 kasus dibandingkan kemarin, 1.111 kasus.

ODP yang telah selesai masa pemantauan 343 kasus, dan yang masih dalam proses pemantauan petugas kesehatan 833 kasus.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani dalam rilis update informasi harian Percepatan Penanggulangan Covid-19 Aceh, per tanggal, 4 April 2020, pukul 15.00 WIB.

Jubir Pemerintah Aceh yang akrab disapa SAG itu, melaporkan data akumulatif yang dikumpulkan dari 23 kabupaten/kota, melalui Posko Covid-19 Kesehatan Aceh.

Sementara itu, sambungnya, jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP), tercatat 52 kasus, bertambah 3 kasus dari kemarin 49. Jumlah PDP yang dirawat di rumah sakit rujukan provinsi maupun kabupaten/kota sebanyak 10 kasus. Berkurang satu kasus dibandingkan kemarin. PDP yang pulang dan sehat 38 kasus.

Lebih lanjut SAG menjelaskan, PDP konfirmasi Positif dalam perawatan Tim Medis RICU RSUDZA Banda Aceh sebanyak 4 kasus. Sedangkan PDP yang meninggal tidak ada penambahan, selain satu PDP Positif Covid-19, dan satu lagi meninggal PDP Negatif.

“Kita berterima kasih kepada tim medis yang berjibaku melumpuhkan corona dan kita juga berdoa, agar pasien segera sembuh, dan tidak ada penularan baru berkat isolasi mandiri, serta gerakan pencegahan Covid-19 oleh masyarakat,” tutup SAG [*]

The post UPDATE INFO COVID-19, ACEH–SABTU, 4 APRIL 2020, Pukul 15.00 WIB appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Unsur Satpol-PP Bersama TNI dan Polri Gelar Apel Gabungan Terpadu

Sabtu, 04 April 2020

Banda Aceh – Unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bersama TNI dan Polri menggelar Apel Terpadu, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kantor Satpol-PP Aceh, Sabtu 4/4. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Operasi Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf. Wahyu Dili Yudha Irawan.

“Apel terpadu ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan pengamanan, pengawasan, pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dalam upaya Pemerintah Aceh dalam penanganan pencegahan Covid-19,” kata Kolonel Wahyu yang didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja-Wilayatul Hisbah Aceh, Jalaluddin.

Pemerintah Aceh melalui Satpol PP & WH Aceh bersama TNI, POLRI, Inspektorat, Badan Kesbangpol Aceh dan Biro Humpro Setda Aceh, menggelar Apel gabungan siaga terpadu dalam rangka pengamanan dan pengawasan covid-19, Banda Aceh, Sabtu, 04/04/2020.

Wahyu dalam amanat apelnya, mengatakan Covid-19 tidak bisa dipandang sepele dan tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemda sendiri. Untuk itu seluruh komponen masyarakat di Aceh haruslah terlibat.

Tugas yang perlu didukung tim gabungan saat ini adalah mengawasi aktifitas masyarakat sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Salah satunya adalah pshycal distancing. Di mana masyarakat atau setiap individu dilarang berkumpul dalam jarak minimal satu meter.

“Tugas kita adalah memberikan sosialisasi, nanti masyarakat bisa memahami apa itu pshycal distancing,” kata Kolonel Wahyu.

Program pemerintah, kata Wahyu adalah memutuskan mata rantai Covid-19. Jika tidak, akan sangat sulit menghentikan jaringan virus tersebut, efeknya adalah terganggunya ekonomi daerah dan nasional.

Kolonel Wahyu berharap tim terpadu tersebut bisa menunjukkan sinergitas dan kebersamaan. “Ingat antara satu dan yang lain punya tugas yang sama walaupun seragam berbeda. Amankan yang menjadi tugas kita. Mari kita bersama-sama membantu masyarakat dan pemerintah, semoga Covid-19 ini bisa kita atasi bersama. []

The post Unsur Satpol-PP Bersama TNI dan Polri Gelar Apel Gabungan Terpadu appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] PKK Aceh Kolaborasi dengan DPRK Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat

Jumat, 03 April 2020 [Video] PKK Aceh Kolaborasi dengan DPRK Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat

The post [Video] PKK Aceh Kolaborasi dengan DPRK Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

UPDATE INFO COVID-19, ACEH–JUMAT, 3 APRIL 2020, Pukul 15.00 WIB

Jumat, 03 April 2020

Banda Aceh—Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, atau SAG, kembali meng-update informasi Percepatan Penanggulangan Covid-19 Aceh, per tanggal, 3 April 2020, pukul 15.00 WIB, yang merupakan akumulasi kasus yang dilaporkan Gugus Tugas dari 23 kabupaten/kota, katanya.

Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Aceh hingga hari ini tercatat sebanyak 1111 kasus.  Ada penambahan sebanyak 108 kasus dibandingkan kemarin, 1003 kasus.  ODP yang telah selesai masa pemantauan sebanyak 265 kasus,  dan yang masih dalam proses pemantauan petugas kesehatan sebanyak 846 kasus, jelas SAG.

Sementara itu, jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP), lanjutnya,  tercatat 49 kasus, seperti jumlah kemarin.  Jumlah PDP yang dirawat  di rumah sakit rujukan provinsi maupun kabupaten/kota sebanyak 11 kasus. Berkurang satu kasus dibandingkan kemarin, maka bertambah PDP yang pulang dan sehat menjadi 38 kasus.

Lebih lanjut SAG menjelaskan, PDP konfirmasi Positif yang masih dalam perawatan Tim Medis RICU RSUDZA Banda Aceh sebanyak 4 kasus. Sedangkan PDP yang meninggal  hanya 2 (dua) kasus, yakni satu kasus PDP konfirmasi Positif Covid-19, dan satu PDP konfirmasi Negatif.

“Selain ikhtiar pencegahan terus kita lakukan, kita juga doa agar wabah corona segera berakhir. Kita mau beraktifitas seperti biasa, shalat berjamaah bersama,  dan menyambut bulan suci Ramadhan, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup SAG.[]

The post UPDATE INFO COVID-19, ACEH–JUMAT, 3 APRIL 2020, Pukul 15.00 WIB appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Evaluasi Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19

Jumat, 03 April 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh tentang kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir (Januari-Maret) dalam rapat bersama yang digelar di ruang Sekretaris Daerah Aceh, Jumat (3/4) malam.

Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, mengatakan evaluasi juga menyangkut upaya meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat dengan mempertimbangkan pembatasan sosial sebagai emergency response, yang salah satunya dengan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tanggal 29 Maret 2020 tentang Penerapan Jam Malam.

Berikut ini penjelasan Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani terkait evaluasi kebijakan tentang penanggulangan Covid-19 yang telah dilakukan selama 3 bulan terakhir (Januari-Maret):

1. Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tanggal 29 Maret 2020 tentang Penerapan Jam Malam, pada dasarnya;

a. Telah sesuai dengan Keppres No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keppres No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juga Qanun Aceh No.4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

b. Sampai saat ini, kebijakan jam malam tersebut di atas menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebahagian masyarakat menganggap kebijakan ini sangat bermanfaat dalam upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19. Tetapi sebahagian masyarakat lainnya mengeluh bahwa Maklumat Penerapan Jam Malam berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Sampai malam ini Maklumat Penerapan Jam Malam masih berlaku sebagaimana disepakati oleh Forkopimda pada tanggal 29 Maret 2020.

d. Terkait dengan hal tersebut di atas, pada 31 Maret 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

e. Terkait poin d, Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap Maklumat Penerapan Jam Malam dalam waktu 24 jam ke depan. Pemerintah Aceh akan menyepakati kembali hasil evaluasi tersebut di atas dengan Forkopimda Aceh untuk diambil langkah-langkah selanjutnya.

2. Kebijakan berikutnya berpedoman pada PP 21 Tahun 2020, dan hasil kesepakatan Forkopimda Aceh insya Allah segera diumumkan dalam waktu 24 jam.

3. Bersamaan dengan itu Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta menerapkan kaidah-kaidah menjaga jarak antar sesama (physical distancing).

4. Pemerintah Aceh mengimbau agar tetap menjaga persatuan, kesatuan dan kekompakan serta kerjasama semua elemen untuk memerangi Covid-19.

5. Pemerintah Aceh mengimbau untuk berhati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi berita dari media sosial yang belum tentu kebenarannya (Hoax/berita palsu).

6. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala marabahaya serta wabah ini cepat berlalu. []

The post Pemerintah Aceh Evaluasi Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Spesimen PDP Covid-19 Dikirim ke Jakarta Melalui Bandara SIM

Jumat, 03 April 2020

Banda Aceh – Rapat untuk mengevaluasi peran Bandara SIM dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dan kepentingan dukungan distribusi logistik dalam situasi darurat di Aceh telah dilaksanakan melalui video conference (ViCon), Kamis 02/04/2020.

Dalam rapat ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh melakukan koordinasi dengan Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh.

Dalam pertemuan daring tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder sesuai dengan perannya masing-masing dalam situasi tanggap darurat ini.

Executive General Manager  PT. Angkasa Pura II  Bandara SIM, Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Saat ini Bandara SIM beroperasi dalam keadaan minimal menyesuaikan dengan penurunan jumlah penerbangan dan penumpang yang turun drastis sebesar 64 persen dari kondisi normal. Disisi lain,  PT. Angkasa Pura II mencatat jumlah kargo yang datang meningkat tajam, jumlah barang rata-rata mencapai 12 ton per hari yang didominasi perlengkapan medis dan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan darurat saat ini, termasuk pengiriman masker, sarung tangan dan hand sanitizer yang dipasok dari luar Aceh.

Sebagai catatan bahwa jumlah penumpang pada keadaan normal mencapai 2.800 sampai dengan 3000 orang  perhari sedangkan kargo rata-rata 11 sampai dengan 15 ton per hari dengan pergerakan 28 movement per hari. Namun, kondisi pelayanan saat ini, jumlah pergerakan hanya sekitar 10 movement per hari dengan jumlah kargo mencapai 11 sampai dengan 13 ton per hari.

Indra yang didampingi Manager of Airport & Service, Surkani juga menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemberlakukan jam malam di  Aceh maka pihaknya juga sudah mengajukan penyesuaian jam operasional bandara ke Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara melalui Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) dari biasanya pukul 06.00 wib sampai 22.00 wib menjadi pukul 08.00 wib sampai pukul 18.00 wib saja.

Sementara itu Nuryanto, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengawasan penumpang yang masuk ke Aceh melalui Bandara SIM berjalan ketat sebagaimana mestinya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan menggunakan alat thermo scanner tidak menunjukkan adanya penumpang dengan suhu diatas 38 °C. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA dalam mendeteksi penumpang yang masuk kategori ODP dan PDP. Nuryanto juga mempertegas bahwa upaya percepatan proses pengiriman specimen COVID-19 ke Balitbang Kemenkes di Jakarta menjadi perhatian khusus KKP Bandara SIM. Hambatan-hambatan seperti cancel flight, kesiapan personil yang bersertifikat Dangerous Goods (DG) dan koordinasi di lapangan akan terus dipantau.

Sejauh ini, KKP juga telah mengambil tindakan apabila ditemukan penumpang dengan suhu badan diatas 38 derajat Celcius dan berasal dari daerah terjangkit COVID-19 maka diberikan kartu Health Alert Card (HAC) serta diberikan edukasi untuk tetap tinggal dirumah. Namun, apabila kondisi memburuk maka dianjurkan memeriksa kesehatannya di Fasilitas Kesehatan terdekat dan dinyatakan sebagai ODP. Di lain kondisi, apabila dijumpai penumpang dengan kategori PDP maka akan dirujuk ke RSUDZA dengan Ambulans KKP untuk dirawat di ruang isolasi. Dalam hal ini, KKP juga telah melaksanakan desinfeksi di Bandara SIM dan simulasi penanganan COVID-19 dengan RSUDZA.

Terkait munculnya harapan berbagai pihak agar operasional bandara ditutup tentu perlu dikaji lebih dalam khususnya terhadap kesiapan logistik, peralatan medis bahkan kesiapan pemeriksaan specimen COVID-19 (sampel yang diambil dari pasien) di Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh masih mengandalkan dukungan maskapai yang masih beroperasi di Bandara SIM untuk mengangkut specimen tersebut ke Jakarta. Tentunya tidak diharapkan apabila ditutupnya operasional Bandara SIM mengakibatkan melemahnya upaya penanganan kasus dan pencegahan wabah Covid-19 di Aceh yang membutuhkan angkutan yang cepat dalam keadaan darurat seperti saat ini.

Terlebih lagi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, proses pengujian specimen covid-19 membutuhkan waktu yang bervariasi mulai tiga hari hingga satu minggu. Karena itu ketersediaan penerbangan setiap harinya sangat dibutuhkan.

Selain itu, EGM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM menyampaikan bahwa secara regulasi, Bandara SIM telah ditetapkan sebagai bandara alternatif  (alternate aerodrome) sehingga dalam keadaan emergency pesawat yang melintas dapat mendaratkan pesawatnya di Bandara SIM dengan pertimbangan keselamatan penerbangan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor HK.104/3/1/drju.kum-2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penutupan Bandar Udara/Pembatasan Penerbangan, kebijakan penutupan bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara. Ketentuan ini tentu berlaku juga untuk bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dilematis terhadap pendapat untuk menutup operasional bandara perlu mengkaji baik buruknya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. []

The post Spesimen PDP Covid-19 Dikirim ke Jakarta Melalui Bandara SIM appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.