Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Pengusaha Malaysia Berminat Kelola Tiram Aceh

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Dyah Erti Idawati, menyambut baik rencana sejumlah pengusaha dari Malaysia yang ingin mengembangkan bisnis dan budidaya tiram masyarakat di Aceh.

“Sangat senang dari pihak Malaysia berkeinginan membantu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat,” ujar Dyah Erti saat menerima audiensi para pengusaha dari Malaysia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/9).

Dyah mengatakan, selama ini ia juga kerap mengunjungi sejumlah petani tiram. Menurutnya, petani tiram juga harus menjadi komponen masyarakat yang berkecukupan dan sejahtera.

“Saya sebagai Wakil Ketua PKK juga terus membina petani tiram agar bisa mendapatkan income yang membaik,” kata Dyah. Selain memperoleh income yang baik, menurut dia, para petani tiram juga harus dibina terkait manajeman keuangan agar penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga.

Menurut istri Plt Gubernur Aceh itu, dalam hal pemasaran, Aceh selama ini masih terkendala dalam mengeskpor produksi dan komoditas barangnya ke luar negeri. Di mana komoditas dari Aceh harus diekspor terlebih dahulu melalui pelabuhan di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ceo Kholysa Group Berhard Malaysia, Zaifudin Ramli mengatakan pihaknya siap mengembangkan potensi tiram sebagai sumber peningkatan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh.

Pihaknya, kata Zaifudin, akan membangun ekosistem budidaya tiram yang baik bagi para petani tiram di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Mulai dari produksi, marketing, sampai dengan pendistribusiannya ke luar negeri.

“Barang petani tersebut bisa kita impor ke Malaysia, untuk memenuhi kebutuhan di sana,” ujar Zaifudin. Apa yang mereka lakukan, kata Zaifudin, adalah untuk memperbaiki ekosistem bisnis UMKM di Aceh, khususnya bagi petani tiram.

Zaifudin mengatakan, tiram memiliki nilai jual tinggi di Malaysia. Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan membeli tiram Aceh serta memberdayakan petaninya. Dengan demikian, kata dia, diharapkan ekonomi petani tiram di Aceh dapat meningkat.

Turut hadir pula dalam pertemuan itu sejumlah kepala perusahaan asal Malaysia lainnya. Di antaranya Zin Ali dari Venture Builder dan Mohd Halim Ibrahim dari Ibraz Group.

The post Pengusaha Malaysia Berminat Kelola Tiram Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan

Selasa, 17 September 2019 [Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan

The post [Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Sampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan Tahun 2019 di Paripurna DPRA

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna dewan, di gedung DPR Aceh, Selasa 17/09.

Penyampaian Rancangan APBA-P Tahun Anggaran 2019, kata Nova, merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dengan pihak dewan di DPR Aceh. Ia berterimakasih pada komisi dan Banggar dewan yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan mengadakan pertemuan rapat konsultasi dengan SKPA terkait sehingga telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap program dan kegiatan dari KUA-PPAS yang telah diajukan sebelumnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh. 

“Kami yakin dengan penyesuaian tersebut, RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 telah lebih aspiratif dan rasional, sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat kita wujudkan,” kata Nova Iriansyah. 

Plt Gubernur mengatakan, proses penyiapan dan penyusunan dokumen RAPBA-P tahun Anggaran 2019 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang ada. Di samping itu penyusunan anggaran juga telah diupayakan untuk dapat mengakomodir prinsip-prinsip dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan kebijakan umum Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019, kata Nova, perubahan kebijakan belanja Aceh diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan delapan prioritas pembangunan Aceh yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019. 

Adapun delapan Prioritas rencana Kerja Pemerintah Aceh antara lain adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas serta peningkatan ketahanan pangan dan energi. 

Selanjutnya prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh adalah pnguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian. 

“Semua program prioritas pembangunan dimaksud, telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan RAPBA-P Tahun Anggaran 2019,” kata Plt Gubernur. Ia menyebutkan, alokasi perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2019 telah memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Nova berharap pembahasan RAPBA-P tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga keseluruhan program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan bersama dalam APBA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat secepatnya ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh SKPA guna memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. []

The post Plt Gubernur Sampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan Tahun 2019 di Paripurna DPRA appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, mengajak seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan layanan di sektor perhubungan. Hal itu penting demi peningkatan transportasi antar-moda yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. 

Nova yang membacakan sambutan Menteri Perhubungan Indonesia, mengatakan transportasi merupakan sarana yang dapat merajut nusantara dan membangun bangsa hingga ke pelosok negeri Indonesia.

“Upaya peningkatan transportasi antar-moda akan ditingkatkan sampai dengan daerah terpencil. Tidak hanya melayani masyarakat maju, tetapi juga masyarakat tertinggal dan sampai daerah terdepan dan terluar,” kata Nova saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2019, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa 17/09.

Nova menyebutkan, sesuai dengan tema Harhubnas 2019 yaitu Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bakti Insan Perhubungan untuk Indonesia Unggul Indonesia Maju, insan perhubungan harus menjadi pionir unggul yang paham pentingnya keselamatan transportasi. 

“Insan perhubungan harus jadi pribadi yang unggul dan tangguh dalam memberikan layanan perhubungan,” kata Nova. 

Nova menambahkan sektor perhubungan memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan, kata Nova, sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. 

Karena peranannya yang teramat strategis, maka segenap Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. []

The post Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Jumlah PAUD di Aceh Meningkat

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh- Pembina Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Dyah Erti Idawati, menilai layanan pendidikan untuk anak usia dini di Aceh terus meningkat. Hal tersebut, kata dia, akan terus diusahakan pemerintah demi menyediakan 1 PAUD 1 Gampong di  Provinsi Aceh.

“Hanya beberapa kabupaten dan kota lagi yang masih perlu kita dorong,” ujar Dyah Erti Idawati saat pembukaan Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD se provinsi Aceh Tahun 2019 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Senin (16/9) malam.

Apresiasi Bunda PAUD, kata Dyah, diselenggarakan untuk memberikan penghargaan sekaligus memotivasi para Bunda  PAUD seluruh kabupaten dan kota agar meningkatkan kualitas kerja serta melahirkan inovasi baru dalam pelayanan PAUD di Aceh.

“Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat anak-anak untuk bersekolah PAUD,” kata Dyah.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Bunda PAUD Aceh itu. Menurutnya, PAUD amatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak hanya pada kegiatan ini saja, tapi kami juga akan mendukung program strategis lainnya untuk generasi ke depan,” kata Rachmat.

Acara Apresiasi Bunda PAUD se-provinsi  tersebut diikuti oleh 37 orang peserta yang terdiri dari Bunda PAUD kabupaten/kota, kecamatan, gampong, serta gugus PAUD seluruh Aceh. Acara akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 16 sampai 18 September 2019.

The post Jumlah PAUD di Aceh Meningkat appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Aceh Terima Perwakilan Buruh

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pihaknya akan menampung dan menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan serikat buruh.Terutama mengenai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) Aceh. 

Mengenai hal tersebut, Plt Gubernur mengatakan akan menyesuaikan kebijakannya secara koperatif berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) agar buruh di Aceh mendapatkan upah yang layak tanpa mengganggu proses investasi

“Organisasi pekerja merupakan komunitas penting di negeri ini,” ujar Nova Iriansyah saat menerima audiensi  perwakilan serikat buruh dari Aceh dan nasional di Rumah Dinasnya, Senin, (16/9) sore.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Obor Tabroni, Sekjen FSPMI Riden Hatam Azis, Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar dan Ketua FSPMI Aceh Habibi Inseun.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Plt Gubernur. Di antaranya, terkait penolakan buruh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kebijakan upah yang layak, tenaga kerja asing, serta mewujudkan peraturan gubernur (Pergub) terkait tunjangan meugang dan libur peringatan tsunami Aceh.

Terkait persoalan Pergub tentang tunjangan hari meugang dan libur pada peringatan hari tsunami Aceh, Nova mengatakan setuju dan meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk segera menyusun draft pergub tersebut.

“Di Aceh tidak masalah lagi (Pergub meugang), tolong segera diformatkan,” kata Nova.

Sementara itu, perihal penolakan rencana revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003, Nova menuturkan, dengan adanya penolakan dari para pekerja di Aceh, maka pemerintah Aceh akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat dipertimbangkan kembali.

Selain itu, Plt Gubernur juga menaruh perhatian penuh terkait tenaga kerja asing illegal di Aceh. Ia menerangkan, pihaknya  melalui Disnaker akan menindaklanjuti serta melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga asing ilegal.

“Kita juga sudah pernah melakukan sidak dan menemukan sejumlah pekerja asing di sebuah pabrik semen. Saya minta mereka di deportasi hari itu juga karena memang aturannya demikian,” kata Plt Gubernur.

Nova menambahkan, untuk memperkerjakan tenaga asing, ada sejumlah posisi yang diperbolehkan maupun tidak. Seperti, posisi penting yang kualifikasinya tidak dimiliki tenaga kerja lokal atau tenaga ahli.

Perusahaan, kata Nova, tidak boleh memperkerjakan pekerja kasar atau jabatan rendah untuk tenaga asing. Sebab, tenaga kerja di bidang tersebut masih bisa dilakukan oleh tenaga lokal.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh yang didampingi Kadis Mobduk Iskandar Syukri, Kadis Sosial Al hudri dan Karo Humpro Muhammad Iswanto, mengajak seluruh pekerja di Aceh untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh. Hubungan yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Aceh.

The post Plt Gubernur Aceh Terima Perwakilan Buruh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dirjen Minerba Hentikan Kegiatan PT. LMR Aceh Tengah

Selasa, 17 September 2019

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Mineral dan Batu-Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Linge Mineral Resources (LMR), sejak 25 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor 705/30.07/DJB/2019, tanggal 12 Maret 2019.  Hal ini dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/9).  

Namun demikian, kata Iswanto melanjutkan, pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya kepada Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Selain akan dilaporkan kepala Plt Gubernur Aceh, kata Iswanto, aspirasi para pengunjuk rasa juga akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, dan Bupati Aceh Tengah. 

“Aspirasi masyarakat harus sampai kepada BKPM dan Bupati Aceh Tengah sebagai pihak yang terkait dengan perizinan dan lokasi IUP PT. LMR,” kata Iswanto. 

Menurut Iswanto, IUP PT. LMR dikeluarkan oleh BKPM atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah. Pemerintah Aceh sejauh ini belum mengeluarkan izin apa pun untuk PT. LMR. Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu disampaikan kepada pejabat yang terkait langsung dengan proses IUP tersebut, katanya. 

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh tersebut digelar oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bela Linge (Gerbil). Mereka menuntut Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan rekomendasi dan izin kepada PT. LRM.

Pemerintah Aceh diminta tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan, izin lingkungan, serta medesak pemerintah Aceh untuk mengambil sikap tegas menolak kehadiran PT. LMR di Aceh Tengah. Menurut para pengunjuk rasa itu kehadiran perusahaan tambang akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Aceh Tengah.

“Tambang akan membuat pasokan air kami berkurang, tambang hanya menguntungkan kaum kapitalis saja, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja,” kata salah satu pengunjuk rasa tersebut. 

Para pengunjuk rasa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar, Kepala Biro Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aulia Sofyan, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, dan unsur SKPA terkait, antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Said Faisal. 

Para pengunjuk rasa menolak berbicara dengan pejabat Pemerintah Aceh tersebut. Mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.  Meski sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian dan personil Satpol PP—mereka ingin masuk Gedung Setda Aceh—namun akhirnya mereka membubarkan diri sekira pukul 15.00 wib []

The post Dirjen Minerba Hentikan Kegiatan PT. LMR Aceh Tengah appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Revolusi Industri 4.0, Koperasi dituntut Kuasai Teknologi

Senin, 16 September 2019

Aceh Timur – Revolusi industri 4.0, menuntut koperasi dan para pelaku usaha untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi, baik dalam tahap produksi maupun pada sistem promosi dan pemasaran.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-72 tingkat Aceh, di Halaman Kantor Bupati Aceh Timur, Senin (16/9/2019) pagi.

“Dunia berubah sangat cepat. Revolusi industri 4.0, menuntut koperasi dan masyarakat yang selama ini bergelut di industri kreatif dan para pelaku usaha untuk menguasai dan  memanfaatkan teknologi, baik dalam proses produksi, promosi maupun sistem pemasaran. Jika tidak, maka kita akan tergerus zaman,” ujar Dyah Erti.

Untuk diketahui bersama, selama ini Dyah Erti sangat giat mempromosikan produk kerajinan asli Aceh ke berbagai kegaiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranasda Aceh ini, kerap melakukan kunjungan ke Dekranasda kabupaten/kota, untuk mengkampanyekan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemasaran produk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wildan selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, mengajak insan koperasi untuk mempersiapkan diri menghadapi era revolusi industri 4.0, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat penunjang untuk meningkatkan kinerja.

“Melalui peringatan Hari Koperasi ini, saya mengajak seluruh insan koperasi untuk mempersiapkan diri menghadapi era revolusi industri 4.0. Mari kita manfaatkan ketersediaan teknologi digital yang ada dalam menjalankan koperasi. Manfaatkanlah teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja usaha,” imbau Nova.

Plt Gubernur juga mengimbau agar koperasi memanfaatkan platform online, dan menjadikan media sosial sebagai media pelayanan anggota dan bisnis. Atau, memakai platform e-commerce untuk berjualan, bahkan membuat toko online atau online store sendiri.

“Saya yakin, dengan keinginan dan semanagat untuk berubah, koperasi mampu memanfaatkan platform online dan membuat online store sendiri. Untuk itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam diri setiap pengurus koperasi,” ujar Plt Gubernur.

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Aceh juga mengapresiasi beberapa Koperasi Aceh yang sudah menunjukkan prestasi dan diperhitungkan di tingkat nasional bahkan internasional, seperti.

Sebagaimana diketahui, Ridwan Husin selaku Ketua Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah, dianugerahi penghargaan Satya Lencana oleh Presiden RI. Koperasi yang fokus pada penjualan Kopi ini dinilai berhasil menggerakkan dan memajukan koperasi di Aceh Tengah.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengapresiasi Koperasi Ketiara, Koperasi KINA di Aceh Barat, dan Koperasi Serba Usaha Wangi Sari Selamat Jaya (Wassalam). Masing-masing koperasi ini bergerak di bidang perkebunan, menghasilkan kopi, minyak nilam, dan kelapa sawit.

Pemerintah Aceh juga mengapresiasi Puskop Kartika Iskandar Muda. SHU koperasi ini cukup besar, yaitu mencapai Rp1,8 M. Nova meyakini, pencapaian-pencapaian yang diraih beberapa koperasi ini tentu melalui berbagai proses dan kerja keras. Ini merupakan capaian yang luar biasa dan layak dicontoh oleh koperasi lainnya di Aceh.

Pada Hari Puncak Koperasi ke-72 ini, Pemerintah Aceh juga akan memberi penghargaan kepada 15 koperasi yang dianggap sukses menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya bahkan telah mendapat penghargaan secara nasional yang disampaikan saat peringatan Hari Koperasi (12/7) lalu. Beberapa di antaranya adalah Kokarlin Banda Aceh dan Puskop Kartika Iskandar Muda.

Pendampingan dan Pembinaan Koperasi Pasif

Dalam sabutannya, Nova mengingatkan kepada dinas dan pihak terkait untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan data, dari total 6 ribuan unit koperasi yang tersebar di Aceh, hanya 69 persen saja yang aktif.

“Ini menandakan masih ada koperasi yang perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intens agar usahanya berkembang dan maju. Selain itu, perlu dilihat kembali apa penyebab mandegnya, sehingga bisa segera dicarikan solusi agar dapat aktif lagi.”

Namun di sisi lain, Nova menyayangkan minimnya koperasi yang melaksanakan sistem syariah.  Hingga saat ini, hanya ada puluhan koperasi yang menjalankan sistem syari’ah. Padahal, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah.

“Sangat jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan koperasi yang menjalankan sistem konvensional. Saya mengajak kita semua mendukung pelaksanaan sistem syariah di koperasi. Para pengurus koperasi yang masih menjalankan sistem konvensional sudah waktunya mempersiapkan diri untuk menerapkan sistem syariah, sesuai tuntunan Quran dan Sunnah,” imbau Nova.

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim. Usai acara, Wakil Ketua TP PKK Aceh didampingi Bupati Aceh Timur dan Ketua TP PKK Aceh Timur meninjau sejumlah stand kabupaten/kota yang berjajar rapi di Halaman Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Timur.

The post Revolusi Industri 4.0, Koperasi dituntut Kuasai Teknologi appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Nova : Kadin Sebagai Tandem Pemerintah Aceh

Senin, 16 September 2019 [Video] Nova : Kadin Sebagai Tandem Pemerintah Aceh

The post [Video] Nova : Kadin Sebagai Tandem Pemerintah Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Plt Gubernur Aceh Ikut Gowes Bersama Ribuan Warga

Senin, 16 September 2019 [Video] Plt Gubernur Aceh Ikut Gowes Bersama Ribuan Warga

The post [Video] Plt Gubernur Aceh Ikut Gowes Bersama Ribuan Warga appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.