Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Pemerintah Aceh Gelar Pertemuan dengan Deputi Kabinet RI

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Banda Aceh- Pemerintah Aceh menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di Ruang rapat Setda Aceh, Banda Aceh (16/11/2018). Pertemuan  kedua pihak tersebut membahas tentang  pengadaan pejabat fungsional penerjemah di ruang lingkup Pemerintah Aceh.

Kepala Bpsdm Aceh, Dr. Mahyuzar menerima Asisten Deputi Sekretaris Kabinet acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penerjemahan di ruang rapat Sekda Aceh, Jumat, 16-11-2018.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Mahyuzar mengatakan sejak dulu sudah ada sosialisasi tentang pejabat fungsional penerjemah di Pemerintah Aceh oleh BKPP. “Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut, sementara ada 10 SKPA di ruang lingkup Pemerintah Aceh yang membutuhkan pejabat fungsional penerjemah,” ujar Mahyuzar.

Oleh karena itu, Mahyuzar mengatakan nantinya akan ada empansing atau penyesuaian Aparatur Sipil Negara. Untuk itu ia akan meminta pada setiap SKPA untuk merekomendasikan pegawai yang memiliki kemampuan dan  kemauan dalam bidang penerjemahan  untuk dibina oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di pusat.

Sementara perwakilan dari Badan Kepegawaian Aceh, Rizal Fahlevi menuturkan bahwa ada 10 dari 47 SKPA yang membutuhkan pejebat fungsional penerjemah. Sepuluh SKPA tersebut acap kali berkaitan dengan hubungan kerja sama dengan pihak yang menggunakan bahasa asing baik secara lisan, tulisan maupun perumusan hukum.

“Kita akan mengupayakan untuk adanya pejabat fungsional penerjemah pada 10 instansi di lingkungan Pemerintah Aceh, di antaranya Setda Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kominfo dan Persandian serta BPSDM Aceh,” tutur Rizal.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI, Yuli Harsono menjelaskan salah satu fungsi Deputi tersebut yaitu sebagai instansi pembinaan untuk jabatan fungsional penerjemah baik di pusat maupun daerah. Sebagai instansi pembinaan pejabat fungsional penerjemah sampai saat ini sudah memiliki 174 PNS yang dibina dalam bidang tersebut pada 25 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Oleh karena itu,  kami kembali ke Aceh untuk menjelaskan betapa pentingnya memiliki pejabat fungsional penerjemah. Contoh pentingnya pejabat fungsional itu ketika ada negara mitra datang mengadakan kerja sama dan berbagai agenda lainnya tentu dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan menerjemah untuk berkomunikasi dan merumuskan kesepakatan agar dapat ditindak lanjuti,” ujar Yuli.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, kata Yuli, siap untuk membina para aparatur di daerah mulai dari komunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris, menulis, pembelajaran bahasa hukum dan berbagai teknis lainnya. “Apabila ada pegawai daerah sendiri yang mampu berbahasa Inggris maka bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerja sama seperti dalam sektor pariwisata. Maka tidak perlu lagi memakai guru bahasa Inggris,” ujar Yuli.

Kemudian, ia melanjutkan, apabila Pemerintah Aceh berkeinginan  mempunyai pegawai fungsional penerjemah maka harus melalui dua langkah yaitu pengadaan dan empansing atau penyesuaian. Selanjutnya, Pemerintah daerah mengeluarkan surat kepada Setkab Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI. Kemudian akan diproses sampai di SK kan pegawai yang direkomendasikan Pemerintah daerah, selanjutnya akan dibina dan dilatih.

The post Pemerintah Aceh Gelar Pertemuan dengan Deputi Kabinet RI appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Dyah buka Rakerda Dekranasda & Pameran Kerajinan serta makanan tradisional Aceh 2018

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Dyah buka Rakerda Dekranasda & Pameran Kerajinan serta makanan tradisional Aceh 2018

The post [Video] Dyah buka Rakerda Dekranasda & Pameran Kerajinan serta makanan tradisional Aceh 2018 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Beri Inspirasi Peserta Seleksi PNS

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memberikan inspirasi bagi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil yang tengah mengikuti ujian di ITC Banda Aceh, Jumat 16/11/2018. Nova mengibaratkan mereka yang tengah berjuang itu layaknya Presiden Amerika Serikat ke 16, Abraham Lincoln.

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah didampingi Kepala BKN Aceh regional XIII Makmur Ibrahim meninjau sekaligus memberikan motivasi kepada peserta tes calon CPNS di gedung ITC Banda Aceh, 16/11/2018.

Nova meminta seluruh peserta untuk berjuang dengan ikhlas dan tidak menyerah meski hasil akhir nantinya barangkali tidak memuaskan.

“Kita harus berkaca pada Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Dia 10 kali mencalonkan diri jadi presiden dan gagal 9 kali,” kata Nova. Poinnya jangan pernah menyerah. Kalau ngak bisa saat baca soal, baca lagi.”

Nova menyebutkan, kehidupan saat ini begitu kompetitif. Tes PNS pun menjadi bagian dari kompetisi yang tentunya akan ada pemenang. Karena itu ia meminta seluruh peserta bekerja keras dan ikhtiar serta tak lupa berdoa. Ia mendoakan pada sesi itu seluruh peserta lolos passinggrade.

Sebagaimana diketahui, prosesi seleksi penerimaan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh akan berakhir pada Sabtu 16/11/2018 besok. Sebanyak 9.017 peserta akan bersaing memperebutkan 779 kursi untuk beberapa instansi di Pemerintahan Aceh. Hingga hari ini, sebanyak 172 peserta dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar atau memenuhi passinggrade yang ditetapkan panitia seleksi.

Angka itu memang masih sedikit, mengingat waktu tes yang hanya tersisa dua hari. Namun Nova Iriansyah memastikan pemerintah Aceh akan mengupayakan agar seluruh kouta penerimaan pegawai yang telah diberikan pemerintah pusat untuk Aceh agar terpenuhi. “Yang penting kita harus penuhi seluruh kuota yang disediakan negara.”

Nova menyebutkan, pihaknya akan membicarakan di internal dan meminta internal Menpan RB untuk mninjau sistem passinggrade. Kemungkinan, kata Nova, pihaknya akan mengajukan 2 opsi, menurunkan passinggrade atau menghapus dan merangkingkan kebutuhan PNS berdasarkan kelulusan.

“Saya pasti kan harus sistem passinggrade harus diubah. Formasi kita mutlak harus dipenuhi. Kita tidak mau kouta yang diberikan sebagai hak kita dikembalikan ke negara,” kata Nova. Pihaknya bahkan mengajukan agar beberapa formasi spesifik seperti kesenian agar kuotanya ditambah.

Usai proses penyeleksian selesai, pihak pemerintah Aceh akan menyusun surat yang nantinya akan diantar langsung ke Menpan. Dengan demikian solusi terbaik akan bisa dibicarakan bersama. Selain ke Menpan Nova menyebutkan, ketidakcukupan kuota akan dibicarakan juga dengan presiden yang pertengahan Desember mendatang akan berkunjung ke Aceh

The post Plt Gubernur Beri Inspirasi Peserta Seleksi PNS appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Persiapan Pora 2018 Sudah maksimal

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Persiapan Pora 2018 Sudah maksimal

The post [Video] Persiapan Pora 2018 Sudah maksimal appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Foto] : Kunjungan Lokasi Pora

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan kunjungan Kerja Ke Lokasi Persiapan PORA, Jantho , 15/11/2018

The post [Foto] : Kunjungan Lokasi Pora appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti Apresiasi Kesuksesan Rakerda Dekranasda tahun 2018

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Aceh Timur – Wakil Ketua Dekranasda Aceh Dyah Erti Idawati, mengapresiasi seluruh peserta Rakerda Dekranasda Aceh tahun 2018 yang telah mencurahkan seluruh perhatian demi suksesnya kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan program kerja Dekranasda di masa mendatang

Wakil Ketua Dekranasda Aceh Dyah Erti Idawati, menutup secara resmi Rapat Kerja Daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh dan Pameran Kerajinan dan Makanan Tradisional Unggulan se-Aceh Tahun 2018 serta membagikan hadiah pelakat dan piagam kepada para pemenang berbagai perlombaan .yang dipusatkan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kamis (15/11/2018).

Hal tersebut disampaikan oleh wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP PKK Aceh itu,  dalam sambutannya saat menutup secara resmi Rapat Kerja Daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh dan Pameran Kerajinan dan Makanan Tradisional Unggulan se-Aceh Tahun 2018, yang  dipusatkan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kamis (15/11/2018).

“Alhamdulillah, secara umum kegiatan kita berjalan sukses. Beberapa rumusan terkait penagembangan kerajinan rakyat juga telah dapat kita sepakati bersama. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ujar Dyah Erti.

Dosen Fakultas Teknik Unsyiah itu berharap, agar keberhasilan merumuskan beberapa kebijakan dan program pada Rakerda tahun ini, menjadi motivasi kepada seluruh pengurus Dekranasda dalam meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam upaya mendorong pengembangan kerajinan rakyat Aceh.

“Alhamdulillah, semua itu telah kita susun dalam konsep yang lebih komprehensif, dan selanjutnya menjadi acuan kita dalam menjalankan program ke depan. Selama Rakerda berlangsung, kita juga telah melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja Dekranasda sebelumnya. Semoga evaluasi tersebut menjadi acuan bagi kita utuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang,” imbbuh Dyah Erti.

Selaku pengurus tingkat provinsi, dalam kesempatan tersebut Dyah Erti juga memberikan beberapa catatan dan pesan penting yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pengurus Dekranasda se-Aceh untuk mendorong kemajuan hasil kerajinan masyarakat Aceh, di antaranya,

Dyah Erti mengingatkan kepada para pengurus Dekranasda untuk terus melakukan pembinaan terhadap sentra-sentra kerajinan di gampong-gampong dengan rutin menggelar pelatihan dan peningkatan skill bagi para perajin.

Selain itu, Dyah Erti juga mengingatkan pentingnya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi kepada perajin agar bisa menjangkau pasar dengan lebih mudah.

“Kita juga harus jeli melihat peluang kerajinan rakyat dalam mendorong suksesnya program pariwisata Aceh. Beberapa catatan lain juga harus menjadi perhatian kita ke depan. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih atas semua dukungan yang diberikan. Semoga kita dapat membangun tim yang  kompak dalam memperkuat produksi dan produktivitas kerajinan rakyat di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Dyah Erti juga membagikan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang bertujuan untuk memacu para perajin dan pembina agar lebih kreatif dan inovatif.

“Selamat kepada para pemenang. Semoga prestasi yang diraih dapat lebih ditingkatkan di masa depan. Bagi yang belum menang, agar terus berbenah diri guna mencapai hasil yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Dyah Erti Idawati.

Berikut ini adalah daftar pemenang sejumlah lomba yang digelar selama Rakerda Dekranasda berlangsung;

Stand Terbaik

Juara I, Kabupaten Aceh Timur

Juara II, Kabupaten Aceh Besar

Juara III, Kabupaten Aceh Tengah

Harapan I, Kabupaten Aceh Jaya

Harapan II, Kabupaten Aceh Tenggara

Harapan III, Kabupaten Aceh Selatan

Lomba Laporan Terbaik Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota

Juara I, Kabupaten Aceh Besar

Juara II, Kabupaten Aceh Jaya

Juara III, Kota Banda Aceh

Harapan I, Kota Langsa

Harapan II, Kabupaten Aceh Singkil

Harapan III, Kabupaten Aceh Tengah

Kerajinan Unggulan Terbaik

Juara I, Kabupaten Aceh Timur

Juara II, Kabupaten Aceh Utara

Juara III, Kabupaten Aceh Jaya

Harapan I, Kota Lhokseumawe

Harapan II, Kota Sabang

Harapan III, Kabupaten Bener Meriah

Makanan Unggulan Terbaik

Juara I, Kabupaten Aceh Barat

Juara II, Kabupaten Kota Lhokseumawe

Juara III, Kabupaten Aceh Tenggara

Harapan I, Kabupaten Aceh Barat Daya

Harapan II, Kabupaten Bireuen

Harapan III, Kabupaten Bener Meriah

Lomba Desain Kreatif

Juara I, Kabupaten Aceh Tengah

Juara II, Kabupaten Bireuen

Juara III, Kota Subuussalam

Harapan I, Kabupaten Aceh Besar

Harapan II, Kabupaten Bener Meriah

Harapan III, Kota Sabang

Lomba Busana Kreasi Daerah

Juara I, Kabupaten Aceh Timur

Juara II, Kota Banda Aceh

Juara III, Kota Sabang

Harapan I, Kota Lhokseumawe

Harapan II, Kabupaten Aceh Jaya

Harapan III, Kabupaten Bener Meriah

Juara Favorit, Kabupaten Aceh Tengah

Lomba Produk Kerajinan Inovatif

Juara I, Kabupaten Aceh Besar

Juara II, Kota Langsa

Juara III, Kota Sabang

Harapan I, Kabupaten Pidie

Harapan II, Kabupaten Aceh Barat

Harapan III, Kabupaten Aceh Tengah

Lomba Gampong Kerajinan Dekranasda se-Aceh

Juara I, Gampong Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya

Juara II, Gampong Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

Juara III, Gampong Teunom, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Harapan I, Gampong Alue Dua Muka O’, Kecamatan Idie Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur

Harapan II, Gampong Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues.

Harapan III, Gampong Miruk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

The post Dyah Erti Apresiasi Kesuksesan Rakerda Dekranasda tahun 2018 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh

Jumat, 16 November 2018

Humas Aceh | 16 Nov 2018

Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh

The post [Video] Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh

Kamis, 15 November 2018

Humas Aceh | 15 Nov 2018

Banda Aceh – Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pembangunan jalan tol Aceh yang bakal dimulai dari ruas Banda Aceh – Sigli. Hal tersebut dikatakan Plt Gubernur Aceh saat seremonial penyerahan dana ganti rugi 20 bidang tanah milik warga Kecamatan Montasik dan Blang Bintang, di kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh Kamis 15/11/2018.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional menyerahkan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Banda Aceh, Kamis, 15-11-2018.

“Sesudah ini sudah disiapkan ground breaking dan diusahakan minggu ke 2 bulan Desember akan dilakukan langsung oleh Presiden,” kata Nova.

Nova Iriansyah menyebutkan, pemilik 20 lahan yang tanahnya telah dilunasi merupakan pelopor yang memberikan titik terang atas terselenggaranya pembangunan jalan tol di Aceh. “InsyaAllah apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal bagi kesejahteraan Aceh dan bagian bagi langkah awal kemajuan Aceh,” katanya.

Tol Banda Aceh – Sigli merupakan salah satu proyek strategis nasional yang merupakan bagian dari pembangunan jalan Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Aceh hingga ke Lampung. Selain Banda Aceh – Sigli, pembangunan juga dilakukan untuk ruas Sigli – Lhokseumawe, Lhokseumawe – Langsa dan Langsa – Binjai.

Keberadaan tol tersebut, kata Nova, sangat dibutuhkan untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Jalan tol merupakan solusinya memperlancar akselerasi ke semua sektor sehingga distribusi pangan dan gerak ekonomi semakin meningkat,” kata Nova

Pembangunan ruas tol Banda Aceh – Sigli, seharusnya dimulai pertengahan tahun 2018. Namun beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan membuat pembangunan terkendala. Kerjasama semua pihak dengan dialog-dialog yang intens akhirnya membuat pembangunan bisa segera dilakukan.

Nova berharap, warga yang lokasi tanahnya dilintasi pembangunan jalan bisa membantu percepatan pembangunan tol tersebut. Dengan lancarnya pembangunan ruas tol Banda Aceh – Sigli diharapkan pembangunan tiga ruas tol Aceh lainnya juga berjalan dengan baik.

“Kita berharap kehadiran jalan tol ini mampu mendorong arus investasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Aceh,” kata Nova.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Aceh, Joko Suprapto, menyebutkan total 20 bidang tanah yang dibayar berjumlah Rp.7 miliar, bersumber dari dana talangan PT. Hutama Karya, perusahaan yang nantinya akan membangun tol di Aceh. Joko menyebutkan pihaknya meyakini paling lambat pertengahan 2019 nanti, pelunasan ruas jalan di 10 kecamatan di Aceh Besar bisa tuntas.

“Seandai tidak ada permasalahan apa pun, insyaAllah pertengahan 2019 kita bisa membebaskan sekitar 800 bidang di 10 kecamatan dengan anggaran sekitar 350 miliar,” kata Joko.

The post Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Aceh Resmikan Hotel Amoda

Kamis, 15 November 2018

Humas Aceh | 15 Nov 2018

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meresmikan Hotel Amoda di Jalan AMD, Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Kamis (15/11/2018). Peresmian Hotel Amoda ditandai dengan pengguntingan pita oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memotong pita pada peresmian Hotel Amoda di Banda Aceh, 15/11/2018.

“Kita sangat mengapresiasi kehadiran hotel baru ini, karena selain menampung tenaga kerja juga memudahkan wisatawan dan tamu yang datang dan menginab  di Banda Aceh,” kata Nova. Nova mengatakan, berbagai event baik nasional maupun internasional juga sering dilaksanakan di Aceh, sehingga diperlukan penginanapan yang memadai bagi para tamu dari luar Aceh.

“Dengan segala fasilitas yang dimilikinya, saya yakin, hotel ini akan berkembang dan dapat mendukung semaraknya sektor pariwisata di daerah kita,” ujar Nova.

Nova berharap kehadiran Amoda Hotel menjadi pertanda meningkatnya usaha jasa dan perhotelan  dan mampu mendorong bangkitnya pergerakan bisnis sektor swasta di Aceh. Manajemen hotel Amoda kata Nova harus siap memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu serta mengedepankan nilai-nilai Islami yang berlaku di Aceh.

Hotel Amoda berada tepat di pinggir jalan AMD,  Lamdom, Kecamatan Leung Bata. Hotel dengan kapasitas 10 kamar yang terdiri dari 4 deluxe dan 6 superior menawarkan berbagai fasilitas seperti, room service, laundry service, coffe shop,lobby lounge, rental mobil, dan parkir gratis.

Untuk kamar Deluxe, Hotel Amoda.menawarkan harga sebesar 500,000 rupiah, sedangkan untuk kamar superior sebesar 400,000 rupiah. Setiap kamar menyediakan fasilitas sepertu LED TV, AC, WI-FI, breakfast dan Bathroom showe.

Selain itu, Hotel Amoda juga menyediakan fasilitas Meeting Room dengan kapasitas 40 orang.

Silaturrahmi dengan Danrem Teuku Umar

Di sela-sela peresmian Hotel Amoda, Plt. Gubernur Aceh juga melakukan pertemuan dan silaturrahmi dengan Danrem 012 Teuku Umar yang baru, Kolonel Inf Aswardi SE.

Kolonel Inf Aswardi SE dilantik sebagi Danrem 012 Teuku Umar oleh Pangdam Iskandar Muda pada Mei lalu menggantikan Koloblnel Nefra Firdaus, SE.

The post Plt Gubernur Aceh Resmikan Hotel Amoda appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Komitmen Cegah Korupsi

Kamis, 15 November 2018

Humas Aceh | 15 Nov 2018

Banda Aceh- Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi karena korupsi merupakan suatu penyakit yang merugikan lingkungan masyarakat bahkan negara. Upaya tersebut dipertegas dalam visi Pemerintah Aceh yang bersih dan bersyariat Islam.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menjadi pembicara pada seminar memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Aula Poltekkes Kemenkes Aceh, Banda Aceh, Kamis 15 November 2018.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Gubernur  dalam  seminar memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia dengan tema “Optoimalisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Aceh” yang berlangsung di Kampus Poltekkes Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/11).

“Korupsi masih menjadi isu yang sensitif di masyarakat dan selalu berkaitan dengan posisi strategis seperti pimpinan dan jabatan. Hal tersebut terjadi baik pada lembaga pemerintahan, swasta maupun organisasi,” ujar Nova.

Nova  mengatakan kekuasaan sangat dekat dengan korupsi, untuk itu ia meminta  semua pihak harus terbuka dalam membahas persoalan korupsi. Kemudian, ia menambahkan bahwa acara seminar tersebut harus menjadi acuan untuk mengoreksi permasalahan korupsi mulai dari diri sendiri.

“Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat fatal dan menimbulkan kerusakan Indonesia bahkan di muka bumi,” ujar Nova.

Pemerintah Aceh, kata Nova, melakukan beberapa upaya dalam pencegahan korupsi, yaitu terus memperkuat visi tentang semangat anti korupsi dan selalu melakukan sosialisasi  anti korupsi yang diiringi dengan pencegahan. Pihaknya, lanjut Nova juga melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi. Kemudian, Pemerintah juga mendorong masyarakat sipil untuk ikut serta mengontrol kegiatan Pemerintah. Organisasi masyarakat pun harus diperkuat dalam mencegah kasus korupsi serta mengawal lembaga yang berkaitan dengan amanah dan mengelola uang rakyat.

“Ada empat  wilayah yang rawan terjadinya korupsi di Aceh, pertama pada perencanaan dan penganggran, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang dan yang keempat rekrutmen pegawai dan penetapan jabatan. Dari empat wilayah rawan korupsi tersebut kita memetakan sembilan upaya aksi pencegahan tersebut,” tutur Nova.

Sembilan aksi upaya pencegahan terhadap wilayah rawan korupsi tersebut , kata Nova, adalah pada perencanaan dan penganggaran melalui e-planning dan e-budgetting. Selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengaplikasikan e-catalog sehingga semua tender dan pelelangan diperiksa oleh sistem teknologi.

Dalam hal perizinan Pemerintah Aceh sudah melakukan E-izin di Dinas Penanaman modal. Untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Aceh juga berusaha untuk mengonlinekan sistem proses pembangunan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Kelima, menerapakn keterbukaan informasi publik agar dapat terkontrol oleh masyarakat.

Selanjutnya, Nova menuturkan, saat ini Pemerintah sedang mencoba tujuh orang menegement POKJA dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pencegahan. Ketujuh, Pemerintah memperkuat pengawasan internal. Kemudian, menerapkan kepatuhan terhadap para pejabat dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara Negara serta melakukan kontrol terhadap pendapatan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur , meminta kepada seluruh elemen masyarakat melalui forum tersebut dapat menjadi acuan agar ada tindakan lebih tegas dalam mengoreksi lingkungan terhadap praktek korupsi. “ Pengawasan bukan hanya kewajiban organisasi anti korupsi tapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan yang terpenting bagi mahasiswa  untuk ikut dalam melakukan pencegahan,” tutur Nova.

Sementara Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, yang bertindak sebagai narasumber menuturkan di hadapan ratusan mahasiswa bahwa perjuangan mahasiswa saat ini tidak lagi sama dengan Cut Nyak Dhien dan Teuku Umar yang mengangkat senjata. Namun, perjuangan mahasiswa sekarang adalah berjuang melawan korupsi.

“Jika mau melakukan upaya anti korupsi tidak hanya dengan berbicara saja, tapi harus dilakukan dengan melaksanakan tindakan yang dimulai dari hal kecil seperti tidak menyontek,” ujar Laode.

Laode mengibaratkan korupsi merupakan suatu tindakan yang haram dan sama seperti memakan  daging babi. Bahkan tindakan korupsi jauh lebih besar mudaratnya karena merugikan rakyat.

Direktur Poltekkes Aceh, Ampera Mico, mengatakan dalam sambutannya Poltekkes sejak tahun 2012 sudah menerapkan mata kuliah pendidikan budaya  anti korupsi dan ini merupakan kurikulum dari perguruan tinggi kesehatan yang sudah di SK kan oleh Kementrian Kesehatan.“Ada beberapa dosen yang sudah mendapat SK dari Kemenkes yang layak menjadi dosen pada mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi,” ujar Ampera.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi penggugah bagi generasi penerus terutama bagi mahasiswa di Poltekkes Aceh untuk mewujudkan generasi yang anti korupsi. Ampera berharap kegiatan tersebuat dapat diselenggarakan secara berkelanjutan di kampus itu.

Seminar tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang menjadi peserta, para dosen, dan beberapa organisasi anti korupsi.

 

The post Pemerintah Aceh Komitmen Cegah Korupsi appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.